H-3 Coblosan, Bawaslu DKI Petakan Lokasi Rawan Pelanggaran Pemilu

Reporter

Taufiq Siddiq

Editor

Dwi Arjanto

Senin, 15 April 2019 05:30 WIB

Anggota Satpol PP didampingi anggota Bawaslu menertibkan Alat Peraga Kampanye (APK) di Grogol Jakarta Barat, Rabu,13 Maret 2019. Penertiban ini dilakukan serentak di wilayah DKI Jakarta untuk membersihkan jembatan penyeberangan orang (JPO) dan jalan arteri dari APK. TEMPO/Faisal Akbar

TEMPO.CO, Jakarta -Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu DKI Jakarta masih menyusun wilayah yang berpotensi terjadi pelanggaran Pemilu. Secara garis besar Bawaslu merumuskan kriteria yang diantisipasi akan terjadi kecurangan.

"Kami telah melakukan pemetaan wilayah rawan, bahkan TPS TPS yang kami antisipasi berpotensi terjadi pelanggaran Pemilu," ujar Ketua Bawaslu DKI Jakarta, Muhammad Jufri saat ditemui di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Ahad 14 April 2019.
Baca : Masa Tenang, Bawaslu DKI: 3 Lokasi TPS Rawan di Jakarta Utara

Jufri mengatakan, lokasi yang rawan tersebut adalah TPS yang berada di kawasan padat penduduk, lalu TPS di rumah susun dan apartmen.

Selain itu kata Jufri wilayah rawan pelanggaran Pemilu adalah TPS yang berada di wilayah rawan banjir. "Jangan sampai saat pemungutan suara, air meluap, ini juga harus diantisipasi," ujarnya.

Jufri menyebutkan dari pemetaan Bawaslu salah satu wilayah yang paling rawan pelanggaran Pemilu adalah Jakarta Utara. lantaran berada di kawasan padat penduduk.

Selain itu kata dia dalam Pemilu 2019 Bawaslu sudah dua kali mem proses pelanggaran Pemilu di Jakarta Utara hingga vonis pengadilan yaitu kasus politik uang dan berkampanye di tempat ibadah. "Kini memang ada satu wilayah yang memang rawan yaitu Jakarta Utara," ujarnya.

Jufri mengatakan saat ini pihaknya masih menyusun pemetaan TPS yang rawan dengan pelanggaran Pemilu. "Sampai saat ini kami masih menyusun, yang jelas kami memetakan bahwa sekitar rusun, apartmen kawasan padat penduduk berpotensi dugaan pelanggaran terjadi," ujarnya.
Simak juga :
Kasus Pemilu Kepala Desa Cidokom, Bawaslu: Saksi Selalu Mangkir

Jufri menyebutkan dari masa tenang Pemilu hari ini Bawaslu akan melakukan patroli sampai hari pencoblosan 17 April mendatang. Lanjut Jufri patroli tersebut juga akan melibatkan kepolisian, Sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) hingga tokoh masyarakat.

Jufri juga mengingatkan para peserta Pemilu agar tidak melakukan pelanggaran - pelanggaran Pemilu. "Kami ingatkan, kalau melanggar akan berhadapan dengan kami Bawaslu," ujarnya.

Berita terkait

Hakim MK Saldi Isra Cecar Bawaslu Soal Tanda Tangan Pemilih di Bangkalan yang Mirip

1 hari lalu

Hakim MK Saldi Isra Cecar Bawaslu Soal Tanda Tangan Pemilih di Bangkalan yang Mirip

Hakim MK Saldi Isra menyoroti tanda tangan pemilih pada daftar hadir TPS di Desa Durin Timur, Kecamatan Konang, Bangkalan yang memiliki kemiripan bentuk.

Baca Selengkapnya

Anggota Bawaslu Intan Jaya Cerita Penyanderaan KKB Berdampak Pemilu Ditunda

1 hari lalu

Anggota Bawaslu Intan Jaya Cerita Penyanderaan KKB Berdampak Pemilu Ditunda

Cerita pengalaman Bawaslu Intan Jaya disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan harus bayar tebusan agar bebas

Baca Selengkapnya

Hakim MK Tegur Anggota Bawaslu Papua Tengah yang Datang Terlambat di Sidang Sengketa Pileg

1 hari lalu

Hakim MK Tegur Anggota Bawaslu Papua Tengah yang Datang Terlambat di Sidang Sengketa Pileg

Hakim MK Arief Hidayat menegur anggota Bawaslu Papua Tengah yang datang terlambat dalam sidang sengketa Pileg 2024 di panel 3, hari ini

Baca Selengkapnya

Minta Peserta Pilkada 2024 di Bali Terapkan Kampanye Hijau, Ini Penjelasan KPU

1 hari lalu

Minta Peserta Pilkada 2024 di Bali Terapkan Kampanye Hijau, Ini Penjelasan KPU

KPU RI meminta para peserta Pilkada serentak 2024 di Provinsi Bali agar menerapkan kampanye hijau. Apa itu kampanye hijau?

Baca Selengkapnya

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

3 hari lalu

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

3 hari lalu

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyoroti peran KPU dan Bawaslu dalam sengketa pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

5 hari lalu

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

7 hari lalu

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

Dalam sidang sengketa Pileg, PKB meminta KPU mengembalikan suara partainya yang telah dihilangkan.

Baca Selengkapnya

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

8 hari lalu

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

9 hari lalu

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

MK mengagendakan sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pileg yang akan dibagi dalam tiga panel persidangan.

Baca Selengkapnya