TEMPO.CO, Jakarta - Polisi menerangkan kronologis penangkapan satu anak buah Ketua Gerindra Jakarta juga Wakil Ketua DPRD DKI, Muhammad Taufik, bersama barang bukti 80 amplop berisi uang di rumah Taufik di Jalan Warakas III, Jakarta Utara. Rumah itu berfungsi pula sebagai posko pemenangan Taufik sebagai caleg DPRD DKI dalam Pemilu 2019.

Baca:
Dugaan Politik Uang, Polisi: Pelaku Sering Bersama Pak Taufik

Kepala Kepolisian Resor Metro Jakarta Utara Komisaris Besar Budhi Herdi Susianto menerangkan bahwa polisi awalnya menerima informasi dari masyarakat mengenai dugaan adanya pelanggaran di masa tenang Pemilu. Setelah itu, polisi menghubungi Bawaslu DKI untuk menindaklanjuti laporan.

"Informasinya ada rencana pengumpulan elit-elit masyarakat yang dilakukan oleh peserta pemilu," ujar Budhi menerangkan isi laporan yang diterima, ketika ditemui di kantornya, Selasa 16 April 2019.

Baca:
Dugaan Politik Uang di Posko Ketua Gerindra Jakarta, Ini Pesan Anies

Dari tangan Charles, polisi menyita sebanyak 80 amplop yang dikabarkan masing-masing berisi uang tunai Rp 500 ribu. Budhi mengaku kalau polisi belum membuka seluruh amplop itu. Dia hanya mengatakan, "Saya melihat itu ada lembaran merah di dalamnya."

Ketua DPD Partai Gerindra M Taufik (kanan) dan kuasa hukumnya, Yupen Hadi, dalam konferensi pers tentang penangkapan anak buah Taufik, Charles Lubis oleh Kepolisian Resor Jakarta Utara. Konferensi pers digelar di Sekretariat Nasional Prabowo-Sandiaga, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 16 April 2019. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

Anggota Bawaslu DKI Jakarta Puadi belum bisa memastikan bahwa barang bukti yang disita merupakan alat politik uang. Dia berujar, informasi sementara dari terduga pelaku, amplop itu merupakan uang saksi. "Nanti setelah diregistrasi setelah diplenokan, dilakukan proses penyelidikan klarifikasi, apakah benar barang bukti ini adalah untuk saksi," kata dia.

Baca:
Bawaslu Sita Amplop Isi Uang dari Rumah Ketua Gerindra Jakarta

Secara terpisah, Muhammad Taufik membenarkan tentang uang saksi itu. Dia balik mempertanyakan penangkapan tersebut. "UU itu membolehkan memberikan uang kepada saksi, kepada koordinator saksi baik tingkat RW, maupun kecamatan, karena itu bagian dari ongkos politik," kata Taufik di Sekretariat Nasional Prabowo-Sandi, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 16 April 2019.

Tonton: Pemilu 2019, Ini Beda Exit Poll, Quick Count dan Real Count