Alasan Anies Gandakan PBB Lahan yang Terbengkalai
Reporter
M Julnis Firmansyah
Editor
Ninis Chairunnisa
Kamis, 25 April 2019 14:02 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan salah satu alasannya meningkatkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk lahan terbengkalai di jalan protokol, yakni untuk menghapus sarang penyakit di tengah perkotaan.
"Ada yang tumbuh binatang-binatang liar, kemudian tentu saja kita kemarin merasakan ada problem nyamuk. Lahan kosong seperti inilah tempat mereka bersarang," kata Anies di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Kamis, 25 April 2019.
Baca: Anies Petakan Lahan Kosong Terbengkalai untuk RTH di Jakarta
Selain menjadi sarang hewan pembawa penyakit, Anies mengatakan lahan kosong yang tertutupi pagar seng kerap menjadi tempat terjadinya hal yang tak seharusnya. Ia tak merinci kegiatan tak patut seperti apa yang dimaksud.
Salah satu lahan kosong yang terbengkalai itu terdapat di dekat gedung BNI 46 yang ada di Dukuh Atas. Lahan itu tertutup untuk umum dan ditumbuhi tanaman liar.
Melihat fakta tersebut, Anies mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2019 tertanggal 12 April 2019. Dalam aturan itu, lahan kosong di jalan protokol yang tak dilakukan pembangunan apapun akan dikenakan PBB hingga dua kali lipat.
Baca: Revisi Pergub, Anies Gandakan PBB Lahan Kosong di Jalan Protokol
Namun, untuk lahan kosong yang oleh pemiliknya dijadikan ruang terbuka hijau (RTH) dan dapat diakses publik, Pemprov DKI mengurangi beban PBB-nya hingga 50 persen. Adapun jalan protokol yang diatur dalam pergub itu antara lain Jalan M.H. Thamrin; Jalan Jenderal Sudirman; Jalan H.R. Rasuna Said; Jalan Jenderal Gatot Subroto; dan Jalan M.T. Haryono.
Anies menekankan ke depannya penggandaan PBB untuk lahan terbengkalai tak hanya akan diberlakukan di jalan protokol, tetapi juga di seluruh Jakarta. Karena itu, pihaknya saat ini tengah melakukan finansial kadaster atau pendataan ulang tanah. Setelah pendataan selesai, Pemprov DKI akan memiliki data yang akurat soal lahan kosong di Jakarta. "Nanti kami akan punya data berapa lahan-lahan kosong di jalan utama di Jakarta. Kan jalan protokol di Jakarta banyak, tapi saat ini kami belum punya data yang rapih," ujar Anies.
