Rapat Baliho Prabowo, Wakil Bupati Bogor: Tak Boleh Main Copot

Selasa, 30 April 2019 16:12 WIB

Situasi di lokasi Baliho raksasa setelah sempat terjadi ketegangan petugas dengan massa pada Senin 29 April malam. Masyarakat sekitar mendirikan tenda tempat dibawah baliho, Desa Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Rabu 1 Mei 2019. TEMPO/Ade Ridwan

TEMPO.CO, Bogor - Usai kejadian ketegangan antara warga masyarakat dengan petugas semalam terkait terpasangnya baliho raksasa ucapan kemenangan pasangan Prabowo-Sandi, Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan mengundang para pihak pada rapat pembahasan hari ini, Selasa, 30 April 2019 di Ruang Rapat Kantor Bupati.

Wakil Bupati Bogor mengatakan, dari hasil rapat tersebut diambil kesimpulan bahwa baliho raksasa yang terletak di depan Komplek Limus Pratama Regency, Desa Limus Nunggal, Kecamatan Cileungsi tersebut, masuk dalam kategori reklame sosial yang diatur dalam aturan turunan dari Perda Kabupaten Bogor No. 4 tahun 2015 tentang Ketertiban Umum.
Baca : Dibatalkan, Pencopotan Baliho Prabowo Menang Sempat Memanas

“Dalam aturan perda itu diatur, setiap reklame apapun mesti memiliki izin,” kata Iwan Setiawan usai rapat, Selasa 30 April 2019.

Meski tidak secara gamblang menyebut bahwa apakah reklame tersebut telah memiliki izin, Iwan mengatakan, jika pun tidak memiliki izin instansi terkait dalam hal ini Satpol PP Kabupaten Bogor harus melaui prosedur sebelum dilakukan pencopotan.

“Kesimpulannya, (baik) yang ijin dan tidak berijin (jika melanggar) ada tahapan, tidak serta merta langsung dicopot,” kata Iwan.

Iwan mengatakan, prosedur yang harus dilalui adalah mengeluarkan Surat Peringatan pertama selama 1x6 hari yang dilanjut dengan surat peringatan kedua dan ketiga yang kemudian baru dilakukan pencopotan.

“Jadi nanti ada surat, kalau memang tidak berizin. Surat yang diberikan kepada pihak yang masang, selama tiga kali yang masing-masing 1x6 hari, sebelum akhirnya dicopot,” kata Iwan.

Namun, lanjut Iwan, jika sebelum surat peringatan kedua dan ketiga dilayangkan, pihak pemasang mengurus izin, maka hal itu tidak dilanjut dilakukan pencopotan.

“Kalau pemerintah daerah dalam hal ini kembali kepada aturan yang memang menjadi pegangan, kalau perda tribum ya kita kembali ke perdanya yang tadi disampaikan, bunyinya begitu,” kata Iwan.

Dalam rapat tersebut juga turut dihadiri unsur Muspida dalam hal ini Kecamatan Cileungsi, Kodim 0621/Kabupaten Bogor, Polres Bogor, Satpol PP Kabupaten Bogor, KPU dan Bawaslu Kabupaten Bogor, Ketua Badan Pemenangan Daerah (BPD) Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, dan perwakilan masyarakat Cileungsi.
Simak juga :
Video Viral Baliho Kemenangan Prabowo, Ini Kata Bawaslu Bogor

Sebelumnya, pada Senin 29 April 2019 malam, Komplek Limus Pratama Regency, Desa Limus Nunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor sempat terjadi ketegangan antara beberapa petugas Satpol PP, TNI dan Polri dengan puluhan warga masyarakat.

Advertising
Advertising

Muaranya, sebuah baliho raksasa berdiri di lokasi dengan bertuliskan ucapan terimakasih kepada warga Kecamatan Cileungsi yang telah mendukung dan memenangkan Letjen (purn) H. Prabowo Subianto dan H. Sandiaga Salahuddin Uno sebagai Presiden dan Wapres RI periode 2019-2024 dengan perolehan suara 70 %






Berita terkait

Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan sebelum Prabowo Dilantik

2 jam lalu

Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan sebelum Prabowo Dilantik

Orang-orang dekat Prabowo menceritakan bahwa Prabowo berupaya membangun koalisi besar untuk menguasai DPR.

Baca Selengkapnya

Kata Gerindra soal Jokowi Bisa Jadi Penasihat Prabowo via Dewan Pertimbangan Agung

5 jam lalu

Kata Gerindra soal Jokowi Bisa Jadi Penasihat Prabowo via Dewan Pertimbangan Agung

Wacana Jokowi menjadi penasihat Prabowo sudah beberapa kali mencuat. DPA bisa jadi bentuk formal presidential club yang ingin diinisiasi Prabowo.

Baca Selengkapnya

Pendapat Pakar Soal Peluang Artis Jadi Menteri di Kabinet Prabowo

5 jam lalu

Pendapat Pakar Soal Peluang Artis Jadi Menteri di Kabinet Prabowo

Pakar memperkirakan Prabowo akan berhati-hati dalam memilih menteri agar tidak ada kesalahan saat bertugas nanti.

Baca Selengkapnya

Prabowo Sebut Sukarno Bukan Milik Satu Partai, Apa Tanggapan PDIP?

5 jam lalu

Prabowo Sebut Sukarno Bukan Milik Satu Partai, Apa Tanggapan PDIP?

Basarah menganggap pernyataan Prabowo itu membuktikan keberhasilan PDIP mengembalikan status, peran, dan nama baik Sukarno.

Baca Selengkapnya

Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra Klaim Tak Ada Komunikasi yang Mandek dengan PDIP

7 jam lalu

Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra Klaim Tak Ada Komunikasi yang Mandek dengan PDIP

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengatakan tidak ada komunikasi yang macet antara Prabowo dengan PDI Perjuangan.

Baca Selengkapnya

Ketahui Hak Prerogatif Presiden, Kapan dan untuk Kepentingan Apa Bisa Digunakan?

12 jam lalu

Ketahui Hak Prerogatif Presiden, Kapan dan untuk Kepentingan Apa Bisa Digunakan?

Presiden Jokowi sebut pemilihan menteri merupakan hak prerogatif Prabowo sebagai presiden terpilih. Apakah pengertiannya?

Baca Selengkapnya

Reaksi Internal KIM Soal Peringatan Prabowo agar Pihak yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu

13 jam lalu

Reaksi Internal KIM Soal Peringatan Prabowo agar Pihak yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu

Zulhas menceritakan bagaimana Prabowo bersama tim dan koalisinya secara gigih bertarung dalam Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Jokowi Dinilai Lemah terhadap Freeport, Keluarga Prabowo Bangun Pabrik Timah

14 jam lalu

Terpopuler: Jokowi Dinilai Lemah terhadap Freeport, Keluarga Prabowo Bangun Pabrik Timah

Terpopuler: Pemerintah Jokowi dinilai lemah terhadap Freeport, keluarga Prabowo Subianto bangun pabrik timah di Batam.

Baca Selengkapnya

Sindiran Sukarno Bukan Milik Satu Partai Bisa jadi Batu Sandungan Pertemuan Prabowo dan Megawati

1 hari lalu

Sindiran Sukarno Bukan Milik Satu Partai Bisa jadi Batu Sandungan Pertemuan Prabowo dan Megawati

Pernyataan Prabowo bisa menjadi hambatan psikologi politik yang serius di kemudian hari, untuk menjalin hubungan dengan Megawati.

Baca Selengkapnya

Wacana Pembentukan Kementerian Baru Prabowo, Pengamat: Jika Kabinet Gemuk, Anggaran akan Gemoy

1 hari lalu

Wacana Pembentukan Kementerian Baru Prabowo, Pengamat: Jika Kabinet Gemuk, Anggaran akan Gemoy

Wacana pembentukan kementerian baru di pemerintahan Prabowo-Gibran menuai kritik karena dianggap boros anggaran.

Baca Selengkapnya