Bawaslu Masih Selidiki Dua Kasus Politik Uang Pemilu 2019

Reporter

Imam Hamdi

Editor

Erwin Prima

Minggu, 5 Mei 2019 05:08 WIB

Pendemo membawa poster dalam aksi tolak Pemilu 2019 Curang di depan Gedung Bawaslu, Jakarta Pusat, Rabu, 24 April 2019. Perwakilan massa juga menyerahkan bukti-bukti kecurangan Pemilu 2019 yang dituduhkan. TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jakarta Timur masih menyelidiki dugaan money politics atau politik uang yang dilakukan calon anggota DPR RI dan DPRD DKI pada masa tenang Pemilu 2019. Masa tenang pemilu dimulai pada 14-16 April 2019.

Baca: Relawan IT Prabowo Lapor Kesalahan Input Situng KPU ke Bawaslu

"Kami masih mengklarifikasi saksi dalam dua kasus pelanggaran pidana pemilu kemarin. Kasusnya money politics," kata komisioner Bawaslu Jakarta Timur, Ahmad Syarifudin Fajar, Sabtu, 4 Mei 2019.

Bawaslu menemukan kasus money politics pertama di Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, pada Selasa malam, 16 April 2019. Pengawas, kata dia, menemukan uang bernilai puluhan juta rupiah yang diduga akan digunakan untuk serangan fajar oleh tim sukses caleg DPRD DKI dari PKB.

Bawaslu Jakarta Timur telah memeriksa dua orang saksi dalam kasus politik uang di kawasan Cipinang Melayu. "Uang yang kami amankan di Cipinang Melayu merupakan sisa. Sebagian besarnya diduga sudah dibagikan ke warga," ujarnya.

Advertising
Advertising

Sedangkan, kasus kedua terjadi di kawasan Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur. Pengawas mendapatkan laporan adanya pembagian uang setelah subuh pada 17 April lalu.

Saat itu, Bawaslu langsung menelusuri dan menemukan uang yang diduga sisa dari serangan fajar Rp 1,5 juta. Uang tersebut terbagi dalam pecahan Rp 100 ribu di beberapa amplop. "Temuan ini hasil dari laporan ketua RW setempat," ujarnya.

Berita terkait

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

1 hari lalu

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

1 hari lalu

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyoroti peran KPU dan Bawaslu dalam sengketa pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

2 hari lalu

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

4 hari lalu

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

Dalam sidang sengketa Pileg, PKB meminta KPU mengembalikan suara partainya yang telah dihilangkan.

Baca Selengkapnya

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

6 hari lalu

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

6 hari lalu

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

MK mengagendakan sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pileg yang akan dibagi dalam tiga panel persidangan.

Baca Selengkapnya

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

7 hari lalu

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur.

Baca Selengkapnya

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

7 hari lalu

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

PDIP tercantum sebagai pihak penggugat diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP.

Baca Selengkapnya

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

9 hari lalu

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

9 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya