TEMPO.CO, Jakarta - Rekapitulasi suara dan penetapan hasil penghitungan perolehan suara pemilu 2019 tingkat provinsi DKI Jakarta molor. KPU DKI biasanya memulai rekapitulasi sekitar pukul 10.00 WIB. Akan tetapi, hingga pukul 13.05 WIB, rekapitulasi tak kunjung mulai.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta Betty Epsilon Idroos mengutarakan alasannya. Menurut dia, KPU DKI belum menerima hasil penghitungan suara dari dua kota, yakni Jakarta Timur dan Jakarta Utara.

Baca: Antisipasi Petugas Tumbang Saat Pleno, Ini Langkah KPU DKI

"Untuk kondisi per hari ini barusan saya kordinasi Jakut sudah dapat melanjutkan rekapitulasi di tingkat kota dan Insya Allah Jakut selesai siang ini," kata Betty di Hotel Bidakara, Ahad, 12 Mei 2019.

Betty mengharapkan KPUD Jakut dapat mengirim formulir rekapitulasi suara tingkat kota atau disebut DB1 kepada KPU DKI pukul 14.00-15.00 WIB. Dengan begitu, KPU provinsi bisa melanjutkan rekapitulasi hari ini.

Ia pun memperkirakan pembacaan rekapitulasi untuk daerah pemilihan (dapil) Jakut baru digelar malam ini dalam rapat pleno terbuka KPU DKI. Alasannya, menurut Betty, KPU DKI harus memberi waktu kepada peserta pemilu untuk memegang salinan formulir yang serupa.

"Insya Allah Jakut akan kita mulai rekapnya malam ini setelah solat isya dan tarawih di Bidakara," kata Betty.

Baca: Hasil Rekapitulasi Suara di Jaktim dan Jakut Belum Rampung

Sementara rekapitulasi di Jakarta Timur terhambat lantaran penghitungan di tingkat kecamatan belum rampung. Setelah tingkat kecamatan selesai, KPU Jaktim bakal melakukan rekapitulasi tingkat kota. "Saya berharap kalau bisa malam ini selesai," kata Betty.

KPU DKI Jakarta memulai rekapitulasi suara dan penetapan hasil penghitungan perolehan suara pemilu 2019 pada 9 Mei 2019. Rekapitulasi dilaksanakan di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan. Targetnya rekapitulasi provinsi selesai hari ini. Perwakilan saksi dari 16 partai politik yang berpartisipasi dalam pemilu 2019 menghadiri rekapitulasi tersebut. Adapun suara yang dihitung adalah capres-cawapres, DPR RI, DPRD DKI, dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) DKI.