TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana membangun jembatan penghubung antara Pulau C dan Pulau D di Pulau Reklamasi tahun ini. Jembatan itu rencananya akan dibangun oleh PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dan selesai juga tahun ini.

"Itu sudah dikerjakan sama Jakpro, tapi nanti IMP (Izin Membangun Prasarana) rekomendasinya dari kami. Tapi pengerjaannya oleh Jakpro," kata Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugraha di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis, 16 Mei 2019.

Baca: Proyek Jembatan Pulau Reklamasi, Apa Saja Rekomendasi Teknisnya?

Saat ini, kata Hari, pengajuan IMP dari Jakpro sudah ada di Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Selanjutnya PTSP akan meneruskan pengajuan itu ke Bina Marga untuk dibuatkan spesifikasi jembatan yang direkomendasikan.

Hari mengatakan pembangunan jembatan itu merupakan penugasan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kepada PT Jakpro, sehingga pembangunan juga dilakukan oleh perusahaan daerah itu. "Soal anggaran pembangunan jembatan saya nggak tahu. Kami hanya rekomendasikan IMP-nya," ujarnya.

Pembahasan mengenai persetujuan prinsip pembangunan jembatan penghubung Pulau C dan Pulau D dibicarakan dalam rapat pimpinan tertutup di Balai Kota, Jakarta Pusat hari ini. Dalam rapat tersebut, hadir Sekretaris Daerah, Dinas Sumber Daya Air, Dinas Bina Marga, BPAD, dan Dinas Perhubungan.

Baca: DKI Manfaatkan Pulau Reklamasi, Anies Ibaratkan Lapangan Bola

Sebelumnya, Anies Baswedan telah menugaskan PT Jakpro ikut mengelola tiga pulau reklamasi di Teluk Jakarta yang tersisa. Penugasan itu tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2018 yang baru disahkan pada 16 November 2018.

DKI, kata Anies, memilih Jakpro sebagai pengelola karena relevan dalam pembangunan dan pengelolaan properti. Setelah Jakpro menyusun rencana kelola, Pemerintah DKI diharapkan memiliki panduan rancang kota di Pulau C, D, dan G.

Berdasarkan isi pergub, Anies menugaskan Jakpro mengelola tanah hasil reklamasi selama sepuluh tahun. Tanah yang dimaksud adalah lahan kontribusi yang ada di tiga pulau itu. Lahan kontribusi meliputi perencanaan, pembangunan dan pengembangan prasarana untuk kepentingan publik alias fasum dan fasos.