Polisi Kantongi Rekaman Pembicaraan Aktor Kerusuhan 22 Mei

Rabu, 22 Mei 2019 22:04 WIB

Sejumlah tersangka kerusuhan 22 Mei 2019 diperlihatkan dalam keterangan pers pada Ranu, 22 Mei 2019. Kepolisian Daerah Metro Jaya menetapkan 257 tersangka dalam kerusuhan setelah unjuk rasa di Gedung Bawaslu RI./TEMPO-TAUFIQ SIDDIQ

TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian Daerah Metro Jaya mengantongi rekaman pembicaraan antara aktor di balik kerusuhan 22 Mei dengan para pelaku di lapangan.

Baca: Prabowo Buka Suara soal Kerusuhan 22 Mei

"Kami punya bukti rekamannya antara pemberi uang dan massa yang menerimanya," ujar Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Argo Yuwono di kantornya Rabu 22 Mei 2019.

Argo menyebut dalam rekaman tersebut terdengar pembicaraan tentang rencana kerusuhan dan termasuk penyerangan Asrama Polisi. Namun, Argo enggan menjabarkan lebih lanjut pembicaraan tersebut karena masih dalam penyelidikan.

Argo mengatakan rekaman tersebut memperkuat dugaan polisi bahwa aksi kerusuhan yang terjadi di sejumlah titik di Jakarta sudah diatur oleh pihak tertentu. Polisi mengaku masih mencari tahu identitas dan keberadaan aktor tersebut.

Advertising
Advertising

Selain itu kata Argo, dari pelaku yang ditangkap tersebut, polisi menemukan uang sekitar Rp 8 juta dan US$ 2.760. Uang tersebut, kata dia, diduga untuk biaya operasional dan untuk massa dalam aksi ricuh tersebut.

Argo menambahkan hingga Rabu malam kepolisian sudah menetapkan 257 tersangka dalam kerusuhan tersebut. Mereka ditangkap dari sejumlah TKP kerusuhan yaitu di Bawaslu, Pertamburan dan Gambir.

Argo menyebutkan ratusan tersangka tersebut merupakan perusuh, provokator hingga pihak yang membagikan uang operasional bagi massa. Hasil pemeriksaan sementara tersangka kebanyakan berasal dari luar Jakarta dan tidak memiliki pekerjaan.

Baca: Moeldoko Yakin Provokator Kerusuhan 22 Mei Bukan Kubu Prabowo

Selain uang polisi juga menyita sejumlah barang bukti lainnya, berupa celurit, bom molotov, busur panah, mercon, batu dan sejumlah telepon genggam milik tersangka.

Berita terkait

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

19 jam lalu

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

23 jam lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

1 hari lalu

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

KASN menyebut ASN masih berpotensi melanggar netralitas di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

2 hari lalu

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.

Baca Selengkapnya

Namanya Disebut di Sidang MK Soal Netralitas TNI, Berikut Profil Mayor Teddy Ajudan Prabowo

3 hari lalu

Namanya Disebut di Sidang MK Soal Netralitas TNI, Berikut Profil Mayor Teddy Ajudan Prabowo

Nama Mayor Teddy dikenal publik setelah menjadi ajudan Prabowo dan menimbulkan kontroversi karena hadir di debat capres masih aktif anggota TNI.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Kontroversi Mayor Teddy di Debat Capres Berseragam Kubu 02, Putusan MK Sebut Tak Langgar Netralitas TNI

3 hari lalu

Kilas Balik Kontroversi Mayor Teddy di Debat Capres Berseragam Kubu 02, Putusan MK Sebut Tak Langgar Netralitas TNI

Menurut putusan MK, kontroversi Mayor Teddy dan netralitas TNI saat hadir di debat capres sudah diselesaikan Bawaslu dan tidak melanggar UU Pemilu.

Baca Selengkapnya

Dissenting Opinion Hakim MK Minta Pemungutan Suara Ulang, Ini Kata Bawaslu

3 hari lalu

Dissenting Opinion Hakim MK Minta Pemungutan Suara Ulang, Ini Kata Bawaslu

Bawaslu menanggapi dissenting opinion tiga hakim MK yang meminta pemungutan suara ulang alias PSU.

Baca Selengkapnya

Kata Bawaslu Soal Penyaluran Bansos Menjelang Pilkada 2024

5 hari lalu

Kata Bawaslu Soal Penyaluran Bansos Menjelang Pilkada 2024

MK meminta penyaluran bansos di masa mendatang tidak lagi dilakukan menjelang pelaksanaan pemilu.

Baca Selengkapnya

Sidang Putusan Sengketa Pilpres, Hakim MK Sebut Perlunya Bawaslu Ubah Peraturan Pengawasan Pemilu

5 hari lalu

Sidang Putusan Sengketa Pilpres, Hakim MK Sebut Perlunya Bawaslu Ubah Peraturan Pengawasan Pemilu

Hakim MK Enny Nurbaningsih menyoroti peran Bawaslu saat membacakan putusan sengketa pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Setelah Bacakan Putusan Sengketa Pilpres, MK Gelar Sidang PHPU Pileg Pekan Depan

5 hari lalu

Setelah Bacakan Putusan Sengketa Pilpres, MK Gelar Sidang PHPU Pileg Pekan Depan

MK menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pileg mulai 29 April setelah membacakan putusan sengketa Pilpres hari ini.

Baca Selengkapnya