Kerusuhan 22 Mei, Komnas HAM Terima Aduan 70 Orang Hilang

Reporter

Adam Prireza

Editor

Ali Anwar

Selasa, 28 Mei 2019 18:45 WIB

Komisioner Komnas HAM periode 2002-2017 mengelar konferensi pers menyikapi kerusuhan 22 Mei yang terjadi pasca penetapan rekapitulasi suara Pilpres, Batik Kuring Restaurant, SCBD, Jakarta Pusat, Sabtu, 25 Mei 2019. TEMPO/Irsyan Hasyim

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Taufan Damanik mengatakan pihaknya telah menerima aduan orang hilang pasca kerusuhan 22 Mei 2019. “Ada laporan hilang 70 orang pagi tadi,” kata Taufan lewat pesan pendek, Selasa, 28 Mei 2019.

Baca juga: DKI Mulai Ganti Tanaman Rusak Akibat Kerusuhan 22 Mei

Menurut Taufan, laporan itu datang dari Tim Advikasi Korban 21-22 Mei 2019. Pengacara tim, Ismar Syafrudin, kata Taufan, mengadukan hal itu pagi tadi ke kantor Komnas HAM. “Data yang mereka berikan ada di kami. Akan kami coba telusuri data-data tersebut,” ujar Taufan.

Taufan mengimbau kepada masyarakat yang merasa keluarganya hilang usai kerusuhan 22 Mei agar melapor ke kepolisian atau bisa juga ke Komnas HAM. “Kami ada tim yang bisa membantu,” kata Taufan.

Sebelumnya, beberapa warga Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat, mendatangi Polda Metro Jaya untuk mencari kerabat mereka yang hilang sejak kerusuhan 22 Mei hingga ke 23 Mei lalu. Mereka mendatangi kantor polisi karena mendapat kabar anggota keluarganya itu ditangkap.

Advertising
Advertising

Salah satunya adalah keluarga Arya alias Iyo, pengojek online asal Kampung Bali. “Tak ada satu pun yang mengetahui. Saya seperti dilempar-lempar. Saya datangi Dirkrimum (Direktorat Kriminal Umum), lalu dilempar ke Tahti (Direktorat Tahanan dan Barang Bukti), tapi terus dilempar dan katanya tidak ada,” kata kerabat Iyo, Sabtu lalu.

Puluhan anggota Brigade Mobil saat itu menyisir Kampung Bali dan Kebon Kacang untuk mencari orang yang diduga sebagai provokator dan pelaku kerusuhan di depan kantor Bawaslu, Jalan M.H. Thamrin.

Sejumlah warga menyebutkan, salah satu orang yang dibawa polisi adalah Iyo. Ia ditangkap saat tengah beristirahat di sebuah gubuk di Jalan Kampung Bali XVII.

Ketua RW 02, RW 09, Kelurahan Kampung Bali, Winda Devianti, membenarkan sejumlah warganya ditangkap oleh polisi. Bahkan ia melihat langsung penangkapan dan pemukulan terhadap Iyo. “Saat dibawa polisi, wajah Iyo sudah berlumuran darah,” kata Winda.

Seorang pemuda bernama Ando juga ditangkap polisi saat berada di Jalan Kebon Kacang XXVI. “Mereka diminta menunjukkan arah massa kabur,” kata dia.

Kepolisian telah merilis 10 nama yang dituduh menjadi provokator dan pelaku kerusuhan asal Kampung Bali. Empat orang di antaranya ditangkap, dan dihajar, digebuki menggunakan pentungan atau senjata, hingga ditendang, di depan Masjid Al Huda.

Empat orang itu adalah Andre alias Andri Bibir, Markus, Lubis, dan Jurianto. Polisi mengklaim memiliki bukti kuat untuk menangkap para tersangka.

Kepolisian juga memerintahkan Divisi Profesi dan Pengamanan untuk memeriksa prosedur operasional standar penanganan kerusuhan dan penangkapan para tersangka.

Mereka berdalih akan memberikan hukuman kepada anggotanya yang melanggar aturan. Bahkan, Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian mengatakan akan membentuk tim independen bersama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Setara Institute.

Baca juga: PA 212 Pastikan Aksi Berkabung GNKR Besok Berlangsung Damai

Sejumlah lembaga menilai ada pelanggaran yang dilakukan kepolisian dalam penanganan buntut kerusuhan 22 Mei. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) akan melakukan investigasi independen dengan membuka kesempatan kepada keluarga yang anggotanya mengalami kekerasan oleh anggota TNI atau Polri. Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyoroti banyaknya korban anak-anak dalam peristiwa 21-23 Mei lalu.

Berita terkait

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

11 jam lalu

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

14 jam lalu

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

MK mengagendakan sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pileg yang akan dibagi dalam tiga panel persidangan.

Baca Selengkapnya

SAR Timika Hentikan Pencarian ABK KM Papua Jaya 2 yang Diduga Jatuh ke Laut, Empat Hari Tidak Ditemukan

1 hari lalu

SAR Timika Hentikan Pencarian ABK KM Papua Jaya 2 yang Diduga Jatuh ke Laut, Empat Hari Tidak Ditemukan

Penyisiran untuk mencari ABK KM Papua Jaya 2 itu dilakukan sesuai Sarmap Prediction Basarnas Command Center (BBC), namun hasilnya nihil.

Baca Selengkapnya

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

1 hari lalu

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur.

Baca Selengkapnya

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

1 hari lalu

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

PDIP tercantum sebagai pihak penggugat diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP.

Baca Selengkapnya

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

3 hari lalu

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

3 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

3 hari lalu

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

KASN menyebut ASN masih berpotensi melanggar netralitas di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

4 hari lalu

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.

Baca Selengkapnya

Namanya Disebut di Sidang MK Soal Netralitas TNI, Berikut Profil Mayor Teddy Ajudan Prabowo

5 hari lalu

Namanya Disebut di Sidang MK Soal Netralitas TNI, Berikut Profil Mayor Teddy Ajudan Prabowo

Nama Mayor Teddy dikenal publik setelah menjadi ajudan Prabowo dan menimbulkan kontroversi karena hadir di debat capres masih aktif anggota TNI.

Baca Selengkapnya