Pencekik Anggota KPPS Saat Pemilu Dituntut Tiga Bulan Penjara

Rabu, 12 Juni 2019 21:37 WIB

Anggota KPPS memastikan titik pencoblosan surat suara pada penghitungan hasil pemilihan Calon Legislator Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di TPS 05 Kelurahan Lolu Utara, Palu, Sulawesi Tengah, Rabu, 17 April 2019. Penghitungan surat suara untuk Pileg di TPS tersebut masih terus berlangsung hingga malam hari. ANTARA/Basri Marzuki

TEMPO.CO, Jakarta - Ivan Valentino, terdakwa pencekik anggota KPPS di Ancol pada pemilu 17 April 2019, dituntut 3 bulan penjara dan denda Rp 5 juta subsider 2 bulan kurungan.

Baca: Mabes: Brimob Masuk Jakarta Amankan Rangkaian Pemilu

Ketua Sentra Gakkumdu Bawaslu Jakarta Utara Benny Sabdo mengatakan, Ivan dinilai telah mengganggu ketertiban saat pencoblosan di tempat pemungutan suara (TPS) 071 Karang Bolong, Ancol, Jakarta Utara.

"Terdakwa dengan sengaja menggunakan tindak kekerasan melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketenteraman pelaksanaan pemungutan suara," kata Benny dikutip dalam keterangan tertulisnya, Rabu malam, 12 Juni 2019.

Ivan adalah seorang pemilih di TPS 071 Karang Bolong. Saat hari pencoblosan 17 April 2019, Ivan tiba-tiba mencekik seorang anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Penyerangan ini dianggap sebagai tindak kekerasan dan melanggar Pasal 531 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

"Terdakwa melakukan gangguan ketertiban dalam bentuk tindak kekerasan terhadap petugas KPPS," ujar Benny.

Sidang tuntutan terhadap Ivan berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Rabu, 12 Juni 2019 yang dipimpin majelis hakim Ramses Pasaribu dan jaksa penuntut umum Doni Boy Faisal Panjaitan.

Baca: Bertambah, Anggota KPPS Meninggal di Depok Jadi 4 Orang

Benny mengharapkan penegakan hukum pidana pemilu bakal memberi efek jera terhadap pelaku pencekikan anggota KPPS itu. Dengan begitu tak ada lagi kekerasan terhadap personel Komisi Pemilihan Umum (KPU) ataupun Bawaslu Jakarta Utara.

Advertising
Advertising

Berita terkait

Pengamat: Proses Sidang Sengketa Pilpres di MK Membantu Redam Suhu Pemilu

2 hari lalu

Pengamat: Proses Sidang Sengketa Pilpres di MK Membantu Redam Suhu Pemilu

Ahli politik dan pemerintahan dari UGM, Abdul Gaffar Karim mengungkapkan sidang sengketa pilpres di MK membantu meredam suhu pemilu.

Baca Selengkapnya

Hakim MK Naik Pitam Komisioner KPU Absen di Sidang Pileg: Sejak Pilpres Enggak Serius

4 hari lalu

Hakim MK Naik Pitam Komisioner KPU Absen di Sidang Pileg: Sejak Pilpres Enggak Serius

Hakim MK Arief Hidayat menegur komisioner KPU yang tak hadir dalam sidang PHPU Pileg Panel III. Arief menilai KPU tak menganggap serius sidang itu.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

5 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

Standard Chartered Perkiraan Pertumbuhan PDB Indonesia 2024 Menjadi 5,1 Persen

7 hari lalu

Standard Chartered Perkiraan Pertumbuhan PDB Indonesia 2024 Menjadi 5,1 Persen

Standard Chartered menurunkan perkiraan pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB Indonesia tahun 2024 dari 5,2 persen menjadi 5,1 persen.

Baca Selengkapnya

Pemda Sumbawa Bangun 3 TPA dan 11 TPS Terpadu

10 hari lalu

Pemda Sumbawa Bangun 3 TPA dan 11 TPS Terpadu

Pemerintah Kabupaten Sumbawa, membangun 3 Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan 11 Tempat Pengolahan Sampah (TPS) Terpadu, sebagai upaya untuk meningkatkan pengelolaan sampah.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

10 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

Junimart Minta Seleksi Petugas Badan Adhoc Pilkada Dilakukan Terbuka

10 hari lalu

Junimart Minta Seleksi Petugas Badan Adhoc Pilkada Dilakukan Terbuka

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang mengatakan, badan Adhoc Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), harus diseleksi lebih ketat dan terbuka untuk menghindari politik transaksional.

Baca Selengkapnya

Pakar Hukum Unand Beri Catatan Putusan MK, Termasuk Dissenting Opinion 3 Hakim Konstitusi

10 hari lalu

Pakar Hukum Unand Beri Catatan Putusan MK, Termasuk Dissenting Opinion 3 Hakim Konstitusi

Pakar Hukum Universitas Andalas atau Unand memberikan tanggapan soal putusan MK dan dissenting opinion.

Baca Selengkapnya

Tim Joe Biden akan Terus Gunakan TikTok untuk Kampanye Walau Dilarang DPR

11 hari lalu

Tim Joe Biden akan Terus Gunakan TikTok untuk Kampanye Walau Dilarang DPR

Tim kampanye Joe Biden berkata mereka tidak akan berhenti menggunakan TikTok, meski DPR AS baru mengesahkan RUU yang mungkin melarang penggunaan media sosial itu.

Baca Selengkapnya

KPU Solo Siapkan 1.052 TPS untuk Pilkada 2024, Pendaftaran PPK Dibuka Mulai Hari ini

13 hari lalu

KPU Solo Siapkan 1.052 TPS untuk Pilkada 2024, Pendaftaran PPK Dibuka Mulai Hari ini

Jumlah TPS di Kota Solo untuk Pilkada 2024 berkurang dibandingkan dengan Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya