DPRD Baru Gelar Pemilihan Wagub DKI Medio Juli, Ini Sebabnya

Senin, 17 Juni 2019 06:45 WIB

Panitia Khusus atau Pansus Pemilihan Wagub DKI Jakarta menggelar rapat di Gedung DPRD DKI Jakarta pada Senin, 20 Mei 2019. Tempo/M Julnis Firmansyah

TEMPO.CO, Jakarta -Wakil Ketua Panitia Khusus Pemilihan Wakil Gubernur atau Wagub DKI Jakarta, Bestari Barus, mengatakan pihaknya sudah menjadwalkan rapat paripurna pemilihan Wagub DKI.

Rencananya, pemilihan itu akan diadakan pada pertengahan atau medio Juli 2019.

Baca juga: Jika Satu Pengusung Tak Tanda Tangan, Wagub DKI Tak Dilantik

"Kami sudah bikin schedule, kira-kira di pertengahan Juli itu sudah masuk paripurna pemilihan," ujar Bestari saat dihubungi, Ahad, 16 Juni 2019.

Saat ini, menurut Bestari, pihaknya masih merumuskan draft tata tertib pemilihan Wagub DKI. Pembahasan draft itu sudah masuk di BAB 8 dan masih tersisa beberapa bab lagi sebelum dibawa ke rapat paripurna.

Advertising
Advertising

Selain itu, Bestari mengatakan Pansus Wagub DKI tengah melakukan pengumpulan data dan studi kasus dengan provinsi lain, yang juga pernah melakukan pergantian gubernur atau wakil gubernur.

Studi banding itu pihaknya lakukan agar DKI tak mengulang kesalahan yang provinsi lainnya lakukan.

"Kami mau kunjungan kerja ke Grobokan, karena ada kejadian di sana sampai hari ini (wagub terpilih) nggak dilantik-lantik, jadi ada kisahnya itu," ujar Bestari.

Baca juga: Cari Pendamping Anies, Pansus Wagub DKI Kunker ke Dua Provinsi

Sebelumnya, pembentukan Pansus Pemilihan Wagub DKI merupakan hasil rapat pimpinan gabungan DPRD dengan Kemendagri pada Rabu, 13 Maret 2019. Dalam rapat tersebut, dewan memutuskan membentuk Pansus dan Panitia Pemilihan (Panlih) untuk menyeleksi wagub DKI. Keputusan ini diketuk palu oleh Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik selaku pimpinan rapat.

Dua calon wagub DKI yang akan dipilih itu berasal dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yakni Sekretaris DPW PKS Agung Yulianto dan mantan Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu. Pansus memiliki waktu kerja maksimal selama enam bulan.

Berita terkait

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

19 hari lalu

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

Heru Budi Hartono meyakini pengesahan UU DKJ adalah yang terbaik untuk Jakarta.

Baca Selengkapnya

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

24 hari lalu

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

DPRD DKI menyinggung program Pemprov DKI untuk mengatasi banjir dan kemacetan, salah satunya sumur resapan.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

31 hari lalu

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

Usai lebaran 2024, diperkirakan akan ada 15-20 ribu pendatang baru di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

41 hari lalu

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

Persiapan Jakarta sebagai Kota Aglomerasi setelah disahkannya UU DKJ.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

52 hari lalu

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

Penanganan banjir Pemprov DKI Jakarta menuai kritik karena dinilai tidak fokus dan tak kunjung terealisasi.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

58 hari lalu

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan tiga Raperda menjadi Perda

Baca Selengkapnya

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

19 Maret 2024

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

DPRD DKI Jakarta menekankan pentingnya penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan selektif menjelang Pilkada, agar tidak merugikan warga Jakarta yang memiliki hak memilih.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

16 Maret 2024

DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

DPRD DKI Jakarta mengusulkan kebutuhan pembentukan DPRD tingkat II dalam RUU DKJ setelah Jakarta tak lagi Ibu Kota.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

15 Maret 2024

DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

DPRD DKI Jakarta mengkritik kebijakan Pj Heru Budi terkait pemangkasan penerima KJMU.

Baca Selengkapnya

DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

15 Maret 2024

DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

DPRD DKI Jakarta menyebut adanya penurunan anggaran KJMU hingga Rp 180 miliar tahun ini. Imbasnya pemerintah menghapus 12 ribu penerima manfaat KJMU.

Baca Selengkapnya