TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPRD Jakarta Mohamad Taufik mengungkapkan mengapa Dewan menolak kontribusi 15 persen NJOP dari pengembang pulau reklamasi kepada pemerintah DKI di era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Dia sekaligus menjelaskan alasan pembahasan Rancangan Perda Rancangan Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) dan Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis (RTRKS) Pantura Jakarta tak kunjung rampung sejak era Ahok sampai sekarang.

Politikus Partai Gerindra itu menerangkan bahwa DPRD tak kunjung menyelesaikan Raperda RZWP3K dan Raperda RTRKS Pantura Jakarta karena Gubernur Anies Baswedan telah menyetop proyek reklamasi. Jika kedua raperda itu dilanjutkan pembahasannya, menurut dia, itu sama saja dengan melanjutkan pembangunan 13 pulau reklamasi.

Baca: Anies Tak Akan Cabut Pergub Reklamasi Ahok, Alasannya?

Dia mengakui bahwa dengan tak ada Perda RZWP3K dan RTRKS Pantura Jakarta akan menghilangkan potensi pendapatan dari kontribusi pengembang sebesar 15 persen dari NJOP lahan yang dikelola. Namun, pemerintah DKI pada era Gubernut Ahok sudah memiliki perjanjian dengan pengembang PT Agung Podomoro Land soal kompensasi pulau reklamasi. Kompensasi tersebut, Taufik menilai, dapat menjadi potensi pemasukan untuk DKI menggantikan kontribusi tadi.

"Jadi, kalau enggak ada perdanya (kontribusi), kembalikan ke perjanjiannya. Kan ada perjanjiannya," ujar Taufik hari ini, Rabu, 19 Juni 2019. Namun, dia tak menjelaskan secara rinci perjanjian DKI dengan PT Agung Podomoro Land yang dimaksudnya.

Taufik menanggapi pernyataan Ahok yang mengungkit sikap politiknya yang menolak kontribusi 15 persen dalam pembahasan dua raperda tentang reklamasi. Ahok mengatakan penolakan anggota Dewan atas kontribusi tersebut membuat Raperda RZWP3K dan Raperda RTRKS Pantura Jakarta tak kunjung rampung sampai saat ini.

"(Pembahasan raperda) Itu yang di sandera oknum DPRD. Hanya (karena) pasal soal 15 persen, DPRD tidak mau ketok palu, khususnya Taufik cs dan Sanusi," ujar Ahok saat dihubungi hari ini, Rabu, 19 Juni 2019.

Ahok bahkan mencurigai sejumlah anggota Dewan waktu itu ingin menekan pengembang pulau reklamasi. Dampak dari pembahasan raperda yang tak kunjung rampung, kala itu Ahok tak bisa menerbitkan IMB untuk ratusan bangunan di pulau reklamasi.

Baca juga: Kasus Reklamasi Pulau, Ahok Diperiksa di Mako Brimob

Belakangan, Gubernur Anies Baswedan menerbitkan IMB untuk bangunan di Pulau D yang sekarang diubah namanya menjadi Pantai Maju. Anies menelurkan kebijakan itu berpijak pada Pergub 206 Tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota yang dikeluarkan oleh Ahok, bukan berlandaskan Perda RZWP3K dan RTRKS. Kedua raperda itu ditarik oleh DKI dengan janji akan diperbaiki sebelum diserahkan kembali kepada DPRD.

Ahok mempertanyakan kebijakan Anies di puloau reklamasi itu. Menurut Ahok, penerbitan IMB menggunakan pergub itu sama saja menghilangkan potensi pendapatan daerah dari kontribusi 15 persen. "Anies memang hebat, bisa tidak mau 15 persen buat bangun DKI. Sama halnya dengan oknum DPRD yang menolak ketok palu perda karena pasal 15 persen kontribusi tambahan," ujar Ahok.

M. JULNIS FIRMANSYAH