Sudah Pertengahan Tahun, Pajak Daerah DKI Belum Sampai 50 Persen

Senin, 24 Juni 2019 17:47 WIB

ilustrasi uang

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta baru mengumpulkan pajak daerah sebesar Rp 13,6 triliun hingga Juni 2019 atau medio tahun ini. Jumlah itu masih jauh dari targetkan perolehan pajak daerah DKI sebesar Rp 44,1 triliun hingga akhir tahun ini.

"Penerimaan pajak per Juni Rp 13,6 triliun, jumlah ini lebih tinggi Rp 821 miliar dibanding tahun lalu di bulan yang sama," ujar Kepala BPRD Faisal Syafruddin saat dihubungi hari ini, Senin, 24 Juni 2019. "Insya Allah tercapai. Kami berdoa dan kerja keras terus."

Baca: Dewan Minta Pemerintah DKI Tidak Naikan Pajak Daerah

Dia menyatakan optimistis target penerimaan pajak akan terealisasi di akhir tahun meskipun hingga pertengahan tahun belum mencapai 50 persen. Dia berjanji menggenjot pendataan wajib pajak.

Dalam paparan data penerimaan pajak daerah yang diperoleh Tempo, sampai medio tahun ini pos yang menyumbang paling besar adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp 3,9 triliun, diikuti Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Rp 2,3 triliun. Sedangkan pos yang paling kecil menyumbang pemasukan pajak daerah dari pajak rokok Rp 220 miliar dan Pajak Air Tanah (PAT) Rp 44 miliar.

Baca juga: Genjot Pendapatan, Anies Baswedan Naikkan 4 Pajak Daerah

Rata-rata penerimaan pajak daerah DKI mengalami peningkatan hampir di seluruh pos jika dibandingkan dengan pendapatan pajak tahun lalu di bulan yang sama. Penurunan pendapatan hanya terjadi di empat dari 13 pos, antara lain BBN-KB, Pajak Hiburan, BPHTB, dan PBB-P2.

M. JULNIS FIRMANSYAH

Berita terkait

Terkini: Deretan Barang Mewah Pemberian Harvey Moeis untuk Sandra Dewi, Jumlah THR Ojol jika Wajib Dibayarkan Bisa Capai Puluhan Triliun?

35 hari lalu

Terkini: Deretan Barang Mewah Pemberian Harvey Moeis untuk Sandra Dewi, Jumlah THR Ojol jika Wajib Dibayarkan Bisa Capai Puluhan Triliun?

Kejagung menetapkan suami artis Sandra Dewi, Harvey Moeis, sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tata niaga timah.

Baca Selengkapnya

Baleg DPR Bilang Ada Usul Jakarta Jadi Ibu Kota Legislatif, Apa Artinya?

47 hari lalu

Baleg DPR Bilang Ada Usul Jakarta Jadi Ibu Kota Legislatif, Apa Artinya?

Ketua Baleg DPR berkelakar gagasan Jakarta jadi ibu kota legislatif bisa sejalan dengan para legislator yang enggan pindah kantor ke IKN.

Baca Selengkapnya

Daftar Perolehan Suara Partai untuk DPRD DKI Pemilu 2024, PSI Lampaui PAN-Demokrat-PPP

51 hari lalu

Daftar Perolehan Suara Partai untuk DPRD DKI Pemilu 2024, PSI Lampaui PAN-Demokrat-PPP

KPU DKI mengumumkan perolehan suara dalam Pileg DPRD DKI di Pemilu 2024. PSI menempati urutan ke-7 melampaui PAN, Demokrat, dan PPP.

Baca Selengkapnya

Dirjen Pajak Beri Penghargaan untuk Pemkab Tapanuli Utara

58 hari lalu

Dirjen Pajak Beri Penghargaan untuk Pemkab Tapanuli Utara

Pemkab Tapanuli Utara merupakan pemda dengan pembuatan barita acara rekonsiliasi tercepat 2023

Baca Selengkapnya

Sembako Murah DKI Meringankan Warga

10 Februari 2024

Sembako Murah DKI Meringankan Warga

Rani Mauliani menilai, distribus sembako murah yang dilakukan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono merupakan bentuk kepedulian kepada warganya.

Baca Selengkapnya

KPK Panggil Bupati Sidoarjo dan Kepala BPPD atas Dugaan Kasus Pemotongan Insentif ASN

1 Februari 2024

KPK Panggil Bupati Sidoarjo dan Kepala BPPD atas Dugaan Kasus Pemotongan Insentif ASN

Dalam OTT di Sidoarjo, tim penyidik KPK telah melakukan penggeledahan di Pendopo Delta Wibawa, Kantor BPPD, hingga rumah bupati Sidoarjo.

Baca Selengkapnya

DKI Kerek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Ini Kata Pertamina

29 Januari 2024

DKI Kerek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Ini Kata Pertamina

Pemerintah DKI Jakarta menaikkan pajak bahan bakar kendaraan bermotor menjadi 10 persen. Pertamina buka suara soal potensi kenaikan harga BBM.

Baca Selengkapnya

OTT KPK di Sidoarjo, Kantor Kabid Pajak Daerah Disegel

26 Januari 2024

OTT KPK di Sidoarjo, Kantor Kabid Pajak Daerah Disegel

KPK menyegel beberapa ruangan di kantor Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo.

Baca Selengkapnya

Tarif Pajak Hiburan yang Tak Menghibur Industri

25 Januari 2024

Tarif Pajak Hiburan yang Tak Menghibur Industri

Pelaku usaha industri hiburan jenis diskotek hingga spa memprotes rencana kenaikan pajak hiburan hingga 40-75 persen. Pemerintah menjanjikan insentif

Baca Selengkapnya

Insentif Pajak Hiburan Bakal Gerus Pendapatan Daerah? Ini Kata Kemenkeu

23 Januari 2024

Insentif Pajak Hiburan Bakal Gerus Pendapatan Daerah? Ini Kata Kemenkeu

Kementerian Keuangan buka suara soal potensi penerimaan pajak daerah menurun karena ada insentif fiskal pajak hiburan.

Baca Selengkapnya