TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengelak telah menunjuk Denny Indrayana sebagai kuasa hukum Pemprov DKI dalam menghadapi sengketa lahan Jakarta International Stadium atau Stadion BMW. Denny adalah anggota tim kuasa hukum pasangan capres dan cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 yang baru lalu.

Baca: Banding Lahan Stadion BMW, Anies Tunjuk Kuasa Hukum Capres 02

"Jangan tanya saya, itu urusan biro hukum," kata Anies di kawasan Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu malam 3 Juli 2019.

Anies mengaku tak tahu-menahu keputusan menggandeng kantor advokat milik Denny bernama INTEGRITY. Menurut dia, Biro Hukum DKI memiliki banyak pengacara. Ketika ditanya apakah pemerintah DKI boleh menggunakan jasa kuasa hukum dari eksternal pemda, Anies menjawab, "Itu teknis sekali saya tidak tau. Tanya biro hukum."

Sebelumnya, Denny telah memberi konfirmasi atas penunjukan dari Gubernur Jakarta. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM dan mantan cagub Jawa Tengah itu mengaku ditunjuk per 26 Mei lalu, atau sehari sebelum sidang putusan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi. Saat ini, Denny menambahkan, sedang finalisasi memori banding untuk dibawa ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN).

Baca: Anies Mulai Revitalisasi Taman Ismail Marzuki Rp 1,8 Triliun

Memori banding dibutuhkan setelah PTUN Jakarta mengabulkan gugatan PT Buana Permata Hijau atas dua sertifikat hak pakai Taman BMW pada Mei 2019. Kuasa hukum PT BPH, Damianus Renjaan, mengatakan pemerintah DKI tak lagi memiliki dasar hukum untuk menggunakan sebagian lahan Taman BMW dalam sertifikat itu.

Ekspresi Kuasa Hukum BPN Prabowo - Sandi, Bambang Widjojanto (kanan) dan Denny Indrayana saat sidang lanjutan PHPU sengketa Pilpres 2019 dengan agenda pembacaan putusan di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis, 27 Juni 2019. Mahkamah menilai dalil tim Prabowo - Sandiaga terkait kecurangan Pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif tak terbukti dan tak beralasan secara hukum. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

Dalam gugatannya, PT Buana mengklaim memiliki sertifikat hak guna bangunan atas tanah seluas 9,6 hektare tersebut. PT Buana pun menyatakan tak pernah diminta persetujuan perihal rencana pembangunan Jakarta International Stadium.

Majelis hakim mengabulkannya dan membatalkan dua sertifikat hak pakai atas nama pemerintah DKI Jakarta itu. Alasannya, penerbitan oleh BPN tak cermat.

Baca: Peraturan Baru Anies, 3,5 Juta Mobil di DKI Wajib Uji Emisi 2020

“Obyek sengketa (sertifikat 314 dan 315) terbit 18 Agustus 2017 namun (sengketa lahan Taman BMW di Pengadilan Negeri Jakarta Utara) masih berjalan dan baru diputuskan pada 7 September 2017,” kata anggota majelis hakim PTUN Jakarta, Edi Septa Surhaza.