TEMPO.CO, Jakarta - Sidang praperadilan tersangka kasus kepemilikan senjata api ilegal Mayor Jenderal (Purn) Kivlan Zen di Pengadilan Negeri Jakarta, Senin, 8 Juli 2019 ditunda. Sidang ditunda lantaran pihak Polda Metro Jaya sebagai termohon tak hadir.

Baca: Pengacara: Kivlan Zen akan Sampaikan Pencabutan Praperadilan

“Saya putuskan memanggil termohon kembali pada Senin, 22 Juli 2019,” kata Hakim Ketua Achmad Guntur dalam persidangan, Senin siang.

Kivlan Zen juga tak hadir dalam sidang itu. Kuasa hukum Kivlan, Tonin Tachta, mengatakan surat permohonan untuk menghadirkan kliennya di persidangan, yang ditujukan ke Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, belum dapat diproses. “Suratnya sudah kami masukkan pagi tadi,” ujar Tonin.

Ia sempat mengusulkan kepada hakim agar sidang praperadilan Kivlan Zen dapat digelar Jumat ini, 12 Juli 2019. Namun, hakim menolak usulan itu karena sudah ada agenda persidangan lainnya.

“Saya sudah ada sidang perkara 69 di hari Jumat. Bapak cek saja di SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara),” ujar Guntur.

Kivlan, lewat tim pengacaranya, mengajukan praperadilan ke PN Jakarta Selatan pada Kamis, 20 Juni 2019. Pengacara Kivlan, Muhammad Yuntri menilai penetapan status tersangka terhadap kliennya tidak tepat.

Pengacara Kivlan yang lain, Hendri Badri, mengatakan ada dua pelanggaran yang diduga diterobos oleh kepolisian, sejak penangkapan hingga penahanan mantan Kepala Staf Kostrad itu. Namun dia enggan menjelaskan lebih lanjut dugaan pelanggaran tersebut. "Belum saatnya untuk dibuka," ujarnya.

Laporan praperadilan Kivlan Zen diterima Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor register 75/pid.pra/2019/pn.jaksel. Kivlan saat ini telah berstatus tersangka dalam kasus kepemilikan senjata api ilegal sejak 29 Mei lalu. Ia juga menjadi tersangka dalam kasus makar.

Baca: Tersangka yang Ingin Bunuh 4 Tokoh Pernah Jadi Sopir Kivlan Zen

Nama Kivlan Zen santer dikaitkan dengan rencana pembunuhan tokoh nasional oleh enam tersangka yang telah ditangkap lebih dulu. Dua di antaranya adalah Tajudin dan Iwan Kurniawan, mantan personel TNI. Kepolisian juga mengungkap peran Kivlan dalam memberikan uang untuk membeli bedil dan memerintahkan untuk membunuh keempat tokoh nasional.