Petugas KPPS Meninggal di Bekasi Terima Santunan Rp 360 Juta

Jumat, 12 Juli 2019 15:00 WIB

KPU RI serahkan santunan kepada ahli waris KPPS meninggal dunia di Bekasi, Jumat 12 Juli 2019. Tempo/Adi Warsono

TEMPO.CO, Bekasi - Komisi Pemilihan Umum RI menyalurkan santunan kepada 10 ahli waris petugas KPPS meninggal saat Pemilu 2019 di wilayah Bekasi. Setiap ahli waris diberi dana sosial sebesar Rp 36 juta.

Baca : Petugas KPPS Meninggal Bertambah di Bekasi, Korban Jadi 4 Orang

"Walaupun santunan ini tidak bisa mengembalikan atau menyamai berharganya kehadiran almarhum, tetapi setidaknya ini menyambung silaturahim di antara kita sesama penyelenggara pemilu," kata Ketua KPU Kota Bekasi, Nurul Sumarheni, Jumat, 12 Juli 2019.

Pemberian santunan diserahkan secara simbolis oleh komisioner KPU RI di kantor KPU Kota Bekasi, Jalan Juanda, Bekasi Timur pada Jumat, 12 Juli 2019. Adapun penyerahan uang santunan melalui transfer ke rekening masing-masing ahli waris.

Sebetulnya ada 14 petugas KPPS meninggal di Bekasi, tapi santunan hanya diberikan kepada 10 ahli waris. Berdasarkan petunjuk teknis pemberian dana santunan, bantuan sosial diberikan kepada petugas di TPS yang meninggal antara tahapan pencoblosan pada April sampai 10 Mei 2019.

"Empat orang yang meninggal pasca 10 Mei hanya mendapat santunan dari Pemkot Bekasi, termasuk sedikit dari KPU Kota Bekasi," ucap Nurul.

Advertising
Advertising

Menurut Nurul, petugas KPPS meninggal beberapa di antaranya sudah memiliki riwayat sakit sebelumnya. Tapi tak bisa dipungkiri, pelaksanaan Pemilu dengan sistem hitung tanpa jeda cukup menguras energi dan pikiran. Sebab, petugas mulai bekerja semenjak persiapan dari distribusi logistik.

"Itu menjadi salah satu sebab penyakit yang diderita muncul kembali dan kelelahan kronis," kata dia.

Ketua KPPS 81 Kranji, Bekasi Barat, Ahmad Salahudin, misalnya. Dia kecelakaan dan meninggal ketika mengantarkan anaknya ke pesantren. Dia terjatuh karena hilang konsentrasi dalam berkendara akibat kelelahan usai menjalankan tugasnya menjadi KPPS.

Seorang ahli waris yang menerima santunan, Tatie Wadriyanti, mengaku senang adanya santunan, serta sedih karena ditinggal suaminya Soni Sumarsono, 74 tahun yang merupakan anggota KPPS di Jatirahayu, Pondok Melati. Uang santunan rencananya akan didonasikan untuk anak yatim-piatu, dan mengurus makam.

"Saya ikhlas, karena bapak memang niatnya kerja sosial. Beliau sudah sejak 2010 jadi petugas pemilu," kata Tatie.

Baca: Banyak Petugas KPPS Meninggal, Polres Tangsel Gelar Doa Bersama

Tatie meminta agar pelaksanaan Pemilu serentak 2019 untuk dievaluasi agar kasus petugas KPPS meninggal usai bertugas tak terulang lagi. Ia menilai suaminya yang berumur 74 tahun, sudah terlalu tua untuk menjadi petugas penyelenggara Pemilu. "Kalau bisa yang muda-muda," kata dia.

Berita terkait

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

32 menit lalu

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

MK mengagendakan sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pileg yang akan dibagi dalam tiga panel persidangan.

Baca Selengkapnya

KPU Siap Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Besok, Ini yang Dilakukan

8 jam lalu

KPU Siap Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Besok, Ini yang Dilakukan

KPU klaim siap menghadapi persidangan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang akan dimulai besok, Senin, 28 April 2024.

Baca Selengkapnya

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

18 jam lalu

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur.

Baca Selengkapnya

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

19 jam lalu

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

PDIP tercantum sebagai pihak penggugat diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP.

Baca Selengkapnya

5 Hal tentang Ganjar Pranowo Setelah Berakhirnya Pilpres 2024 dan Putusan MK

1 hari lalu

5 Hal tentang Ganjar Pranowo Setelah Berakhirnya Pilpres 2024 dan Putusan MK

Ganjar Pranowo menegaskan sikap politiknya untuk tidak bergabung pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Sengketa Pileg Mulai Pekan Depan, KPU Siapkan Ini

2 hari lalu

MK Gelar Sidang Sengketa Pileg Mulai Pekan Depan, KPU Siapkan Ini

Terdapat 16 partai politik yang mendaftarkan diri dalam sengketa Pileg 2024.

Baca Selengkapnya

Partai Buruh Sambut Penetapan KPU, Ucapkan Selamat untuk Prabowo-Gibran

2 hari lalu

Partai Buruh Sambut Penetapan KPU, Ucapkan Selamat untuk Prabowo-Gibran

Said Iqbal berharap Prabowo-Gibran dapat menjalankan tugas-tugas konstitusional dengan baik dalam lima tahun ke depan.

Baca Selengkapnya

Mengenang Aktivis Pro-Demokrasi Tumbu Saraswati Pendiri TPDI, Ini Kiprah Tim Pembela Demokrasi Indonesia

2 hari lalu

Mengenang Aktivis Pro-Demokrasi Tumbu Saraswati Pendiri TPDI, Ini Kiprah Tim Pembela Demokrasi Indonesia

Jasa Tumbu Saraswati dirikan Tim Pembela Demokrasi Indonesia. Simak peran TPDI selama Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

2 hari lalu

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.

Baca Selengkapnya

Polda Metro Jaya Dalami Dugaan Pembunuhan dalam Kasus Penemuan Mayat dalam Koper di Bekasi

2 hari lalu

Polda Metro Jaya Dalami Dugaan Pembunuhan dalam Kasus Penemuan Mayat dalam Koper di Bekasi

Polda Metro Jaya mendalami dugaan pembunuhan dalam kasus penemuan mayat dalam koper yang ditemukan di Bekasi.

Baca Selengkapnya