Diduga Tercemar Berat, Sungai Cileungsi Berubah Warna Lagi

Minggu, 21 Juli 2019 19:48 WIB

Sungai Cileungsi, Kabupaten Bogor yang hitam pekat diduga berasal dari pembuangan limbah pabrik di kawasan Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Senin, 27 Agustus 2018. TEMPO/ADE RIDWAN

TEMPO.CO, Bogor – Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor mengambil sampel air Sungai Cileungsi, Minggu 21 Juli 2019. Pengambilan sampel setelah menerima laporan dari masyarakat bahwa air sungai berubah warna. Dugaannya, sungai itu kembali tercemar berat limbah pabrik.

“Berdasarkan laporan masyarakat, sungai kembali berubah warna dan berbau,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor, Pandji Ksatriyadji, Minggu 21 Juli 2019.

Pandji mengatakan, ada beberapa titik pengambilan sampel air sungai itu kemudian diuji. Titik-titik itu adalah di Desa Kembang Kuning, Kecamatan Klapanunggal (Jembatan Wika); Jembatan Cikuda; dan Curug Parigi, Kecamatan Gunung Putri

“Pengujian sampling ini membutuhkan waktu 14 hari untuk menentukan kandungan air,” kata Pandji menerangkan.

Pandji belum bisa memastikan apakah sungai tersebut kembali tercemar oleh limbah pabrik atau tidak sebelum didapat hasuil uji tersebut. Meski begitu, jika terbukti adanya pencemaran seperti dalam kasus tahun lalu, Pandji berjanji akan menindak sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan.

Advertising
Advertising

“Seperti tahun kemarin, kami berikan sanksi penutupan (pabrik) bahkan pidana,” kata Pandji.

Perubahan warna air Sungai Cileungsi menjadi hitam pekat pernah terjadi sebelumnya. Perubahan warna disertai bau. “Untuk yang sekarang, Parahnya seminggu terakhir,” kata Ketua Komunitas Peduli Sungai Cileungsi-Cikeas (KP2C), Puarman.

Sebelumnya, sungai yang mengalir ke Kota Bekasi tersebut pernah dinyatakan tercemar bahan berbahaya oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor. Dasarnya adalah uji laboratorium pada September 2018.

Tentang pencemaran di Sungai Cileungsi Ombudsman RI pernah menyatakan Pemerintah Kabupaten Bogor maladministrasi. Pemda setempat dianggap membiarkan pencemaran terhadap sungai tersebut dan tidak memiliki seorangpun Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup (PPNS-LH).

Berita terkait

Ombudsman Minta Kemenpan RB Jamin Seleksi CASN Tak Dimanfaatkan Calon di Pilkada 2024

2 jam lalu

Ombudsman Minta Kemenpan RB Jamin Seleksi CASN Tak Dimanfaatkan Calon di Pilkada 2024

Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih tak mempermasalahkan seleksi CASN 2024 tetap dilaksanakan sesuai jadwal dan berdekatan Pilkada 2024. Asal..

Baca Selengkapnya

Menteri PANRB Pastikan Seleksi CASN Sesuai Jadwal dan Jamin Tak Bisa Dipolitisasi

6 jam lalu

Menteri PANRB Pastikan Seleksi CASN Sesuai Jadwal dan Jamin Tak Bisa Dipolitisasi

Menteri PNRB Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa seleksi CASN tidak bisa karena berdasar amanat Undang-undang 20/2023 harus selesai Desember ini.

Baca Selengkapnya

Takut Dipolitisasi, Ombudsman Usul Pelaksanaan Seleksi CASN DItunda sampai Pilkada Serentak

9 jam lalu

Takut Dipolitisasi, Ombudsman Usul Pelaksanaan Seleksi CASN DItunda sampai Pilkada Serentak

Ombudsman RI usul seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) pada tahun 2024 ditunda hingga pilkada serentak 27 November karena khawatir dipolitisasi.

Baca Selengkapnya

Seleksi CPNS Diminta Ditunda hingga Usai Pilkada, Rentan Menjadi Komoditas Politik

9 jam lalu

Seleksi CPNS Diminta Ditunda hingga Usai Pilkada, Rentan Menjadi Komoditas Politik

Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih menyarankan agar rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) ditunda hingga Pilkada selesai.

Baca Selengkapnya

Ombudsman Usul Seleksi CASN Ditunda usai Pilkada 2024 agar Tak Jadi Komoditas Politik

1 hari lalu

Ombudsman Usul Seleksi CASN Ditunda usai Pilkada 2024 agar Tak Jadi Komoditas Politik

Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih mengusulkan agar seleksi CASN ditunda hingga setelah Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Bantah Konflik Nurul Ghufron dengan Albertina Ho Sebagai Upaya Pelemahan KPK

3 hari lalu

Alexander Marwata Bantah Konflik Nurul Ghufron dengan Albertina Ho Sebagai Upaya Pelemahan KPK

Alexander Marwata membantah konflik yang sedang terjadi antara Nurul Ghufron dan anggota Dewas KPK Albertina Ho tidak ada kaitan dengan pelemahan KPK.

Baca Selengkapnya

Profesor Riset Termuda BRIN Dikukuhkan, Angkat Isu Sampah Indonesia yang Cemari Laut Afrika

8 hari lalu

Profesor Riset Termuda BRIN Dikukuhkan, Angkat Isu Sampah Indonesia yang Cemari Laut Afrika

Reza dikukuhkan sebagai profesor riset berkat penelitian yang dilakukannya pada aspek urgensi pengelolaan plastik.

Baca Selengkapnya

Tunggu Jawaban BRIN, Ratusan Warga Tangsel dan Kabupaten Bogor Kembali Gelar Unjuk Rasa

10 hari lalu

Tunggu Jawaban BRIN, Ratusan Warga Tangsel dan Kabupaten Bogor Kembali Gelar Unjuk Rasa

Warga berencana tetap menggelar unjuk rasa, bila BRIN tak memenuhi permintaan mereka.

Baca Selengkapnya

Penutupan Jalan BRIN, Ratusan Petugas Gabungan Dikerahkan Antisipasi Unjuk Rasa Warga

10 hari lalu

Penutupan Jalan BRIN, Ratusan Petugas Gabungan Dikerahkan Antisipasi Unjuk Rasa Warga

Perwakilan warga yang menolak penutupan jalan BRIN, Rojit mengatakan unjuk rasa ketiga kalinya ini akan digelar di depan kantor BRIN.

Baca Selengkapnya

Koalisi Desak Pemimpin ASEAN Sukseskan Perjanjian Plastik Global untuk Akhiri Pencemaran

14 hari lalu

Koalisi Desak Pemimpin ASEAN Sukseskan Perjanjian Plastik Global untuk Akhiri Pencemaran

TEMPO, Jakarta- Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil mendesak pemimpin ASEAN untuk mengambil sikap tegas dalam negosiasi yang sedang berlangsung untuk mengembangkan instrumen hukum internasional yang mengikat demi mengatasi pencemaran plastik, termasuk di lingkungan laut.

Baca Selengkapnya