TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohammad Taufik tak sependapat dengan wacana melibatkan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini untuk membantu pengelolaan sampah di ibu kota.

"Sampah di Surabaya jauh lebih sedikit. Tidak bisa dibandingkan dengan Jakarta," kata Taufik yang juga ketua DPD Partai Gerindra DKI itu saat dihubungi, Kamis, 1 Agustus 2019.

Menurut Taufik, DKI masih bisa mengurus sampahnya sendiri dan mulai melakukannya. Salah satu cara dalam mengelola sampah di DKI adalah dengan memanfaatkan teknologi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah atau intermediate treatment facility atau ITF Sunter, Jakarta Utara.

Sebagian sampah di DKI, kata Taufik, nantinya akan dikirim ke ITF untuk diolah menjadi energi listrik. DKI akan menggunakan skema tipping fee untuk setiap sampah yang masuk ke ITF.

Skema tipping fee yang telah ditetapkan adalah sekitar Rp 500 ribu per ton sampah yang akan dimasukan ke ITF. Adapun per hari, ITF Sunter yang ditargetkan beroperasi 2022 itu, bisa menampung 2.000 dari 7.000 ton sampah warga ibu kota. "DKI sudah mulai mengurus permasalahan sampah," ujarnya.

Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapem Perda) DPRD DKI, Bestari Barus sebelumnya melakukan studi banding mengenai pengelolaan sampah ke Surabaya, Jawa Timur. Politikus Partai NasDem itu bahkan bertanya apakah Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini ingin diboyong ke Jakarta agar masalah sampah teratasi.

Dalam video yang beredar di media sosial, Risma tertawa mendengar penuturan kalau DKI memiliki anggaran soal sampah sampai Rp 3 triliun. Dalam video lainnya, menanggapi isi video yang pertama, Risma menyatakan siap membantu soal sampah Jakarta kalau dibutuhkan.