Instruksi Anies Soal Polusi Udara: Larang Angkot Berusia 10 Tahun

Reporter

Editor

Jumat, 2 Agustus 2019 10:16 WIB

Sejumlah pejalan kaki menggunakan masker ketika melintas di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Kamis 25 Juli 2019. Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta akan meningkatkan layanan angkutan umum massal, mulai dari MRT dan kendaraan umum massal lainnya, menyediakan perlengkapan uji emisi kendaraan bermotor dan penambahan ruang hijau terbuka serta penanaman pohon yang dapat menyerap polutan seperti PM 2,5 di udara yang dikeluarkan sebagian besar oleh asap pembuangan kendaraan bermotor. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan memperketat uji emisi bagi angkutan umum hingga kendaraan pribadi seperti yang tertuang dalam Instruksi Gubernur Nomor 66 Tahun 2019 untuk mengatasi polusi udara dan mengatasi buruknya kualitas udara Jakarta.

Dalam instruksi itu, Anies memerintahkan Dinas Perhubungan untuk memastikan tidak ada kendaraan yang tidak lulus uji emisi beroperasi di jalan. "Kepala Dinas Perhubungan untuk memperketat ketentuan uji emisi," bunyi intruksi yang diteken Anies pada Kamis, 1 Agustus 2019.

Selain itu, Anies meminta Dinas Perhubungan untuk mendata angkutan umum yang telah berusia 10 tahun agar tidak beroperasi wilayah Jakarta. Dinas juga diminta melarang operasional kendaraan pribadi yang berusia lebih dari 10 tahun pada 2025.

Dalam instruksi itu, Anies juga memerintahkan Dinas Lingkungan Hidup untuk memperketat pengendalian sumber polutan, khususnya cerobong pada industri aktif yang melebihi baku mutu emisi. "Kepala Dinas Lingkungan Hidup untuk melakukan inspeksi setiap 6 bulan pada seluruh cerobong industri aktif," kata dia.

Sejalan dengan instruksi tersebut, Anies memerintahkan dinas terkait untuk meningkatkan pelayanan transportasi publik dan pembangunan fasilitas pejalan kaki seperti trotoar.

Advertising

Sementara itu, Kepala Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan DKI Jakarta Masdes Aroufy menuturkan dinas telah berupaya untuk menekan polusi udara di Jakarta. Salah satunya ialah dengan mendorong angkutan umum menggunakan bahan bakar gas (BBG). “Kami sudah memulainya sejak 2006,” kata dia.

Berdasarkan data Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB) angkutan umum yang menggunakan BBG baru mencapai 16.920 unit. Rinciannya, 340 bus Transjakarta, 2.580 taksi, dan 14 ribu bajaj.

Menurut Masdes, jika yang didorong untuk beralih ke bahan bakar ramah lingkungan seperti gas hanya angkutan umum, maka kurang signifikan mengurangi polusi udara. Sebab, dari 13 juta kendaraan bermotor di Jakarta, angkutan umum jumlahnya hanya sekitar 60 ribu. “Tantangannya justru di kendaraan pribadi agar siap menuju tenaga listrik,” kata dia.