Balap Formula E, DPRD DKI Tanya Dukungan Presiden Jokowi

Reporter

Taufiq Siddiq

Editor

Dwi Arjanto

Kamis, 15 Agustus 2019 15:19 WIB

Anies Baswedan meninjau balap mobil Formula E di di Brooklyn, Amerika Serikat. Instagram/@aniesbaswedan

TEMPO.CO, Jakarta -Ketua Komisi E Syahrial mempertanyakan dukungan Presiden Joko Widodo terkait penyelenggarakan balap Formula E di Jakarta pada tahun depan.

Hal tersebut disampaikan Syahrial saat rapat pembahasan rencana anggaran penyelenggaraan Formula E di APBD 2020."Saya juga bertanya, apakah memang pak Presiden sudah memberikan dukungan," ujar Syahrial dalam rapat komisi, di DPRD, Kamis 15 Agustus 2019.

Syahrial kemudian berguyon, apakah Presiden Jokowi menepuk pundak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat melaporkan pelaksanaan Formula E.

"Presiden kalau setuju biasanya nepuk-nepuk pudak, nah pak gubernur kemarin ditepuk nggak pundaknya," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Syahrial meminta Kepala Dinas Pemuda Olah Raga Firdaus untuk menjelaskan terkait perkembangan Formula E. "Tolong pak kadis jelaskan dalam forum ini," ujarnya.

Advertising
Advertising

Menurut Firdaus presiden mendukung perencanaan formula E, namun tidak tidak mengetahui bahas tubuh presiden waktu itu. "Pak presiden mendukung pak," ujarnya.

Selain itu kata Firdaus, sejumlah Kementerian juga sudah memberikan dukungan dan rekomendasi, mulai dari Kemenpora, Kemendagri dan dalam waktu dekat dari Kemenlu.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengklaim mendapat dukungan dari Presiden Joko Widodo untuk menggelar balap Formula E di jalanan ibu kota.

"Tadi betul saya bertemu dengan Pak Presiden, melaporkan tentang rencana penyelenggaraan balap Formula E dan beliau memberikan dukungan karena penting sekali buat Indonesia. Dalam istilah beliau, ada faedah tangible dan ada faedah yang non-tangible," ujar beberapa waktu lalu.

Berita terkait

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

3 hari lalu

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

DPRD DKI menyinggung program Pemprov DKI untuk mengatasi banjir dan kemacetan, salah satunya sumur resapan.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

10 hari lalu

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

Usai lebaran 2024, diperkirakan akan ada 15-20 ribu pendatang baru di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

20 hari lalu

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

Persiapan Jakarta sebagai Kota Aglomerasi setelah disahkannya UU DKJ.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

31 hari lalu

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

Penanganan banjir Pemprov DKI Jakarta menuai kritik karena dinilai tidak fokus dan tak kunjung terealisasi.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

37 hari lalu

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan tiga Raperda menjadi Perda

Baca Selengkapnya

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

39 hari lalu

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

DPRD DKI Jakarta menekankan pentingnya penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan selektif menjelang Pilkada, agar tidak merugikan warga Jakarta yang memiliki hak memilih.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

42 hari lalu

DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

DPRD DKI Jakarta mengusulkan kebutuhan pembentukan DPRD tingkat II dalam RUU DKJ setelah Jakarta tak lagi Ibu Kota.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

42 hari lalu

DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

DPRD DKI Jakarta mengkritik kebijakan Pj Heru Budi terkait pemangkasan penerima KJMU.

Baca Selengkapnya

DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

43 hari lalu

DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

DPRD DKI Jakarta menyebut adanya penurunan anggaran KJMU hingga Rp 180 miliar tahun ini. Imbasnya pemerintah menghapus 12 ribu penerima manfaat KJMU.

Baca Selengkapnya

Ada Penurunan Anggaran, DPRD DKI Jakarta Desak Pemprov Evaluasi Anggaran KJMU

43 hari lalu

Ada Penurunan Anggaran, DPRD DKI Jakarta Desak Pemprov Evaluasi Anggaran KJMU

DPRD DKI Jakarta mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi anggaran yang dialokasikan untuk KJMU.

Baca Selengkapnya