TEMPO.CO, Jakarta -Anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi Ariyanto Hendrata menyarankan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi segera membentuk tim khusus.

Hal itu sebelum menggelar referendum perihal gagasan Jakarta Tenggara jika bergabung dengan Provinsi DKI Jakarta.

"Karena semua akan berpulang kepada aspirasi atau jawaban warga Kota Bekasi itu sendiri," kata Ariyanto di Bekasi, Ahad, 18 Agustus 2019.

Ia menilai gagasan Jakarta Tenggara merupakan tawaran yang sangat strategis dan menggembirakan bagi Kota Bekasi.

Lagi pula, kata dia, syarat bergabung dengan DKI Jakarta telah terpenuhi sesuai Undang-undang nomor 23 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2007 tentang syarat-syarat dasar penggabungan sebuah daerah.

"Soal kondisi sosial budaya, letak strategis geografi dan juga pertimbangan pelayanan publik dan keuangan daerah," kata Ariyanto.

Menilik sejarah, Ariyanto mengatakan, Bekasi punya akar sejarah dengan DKI Jakarta.

Pada masa revolusi, Kota Bekasi merupakan kewedanaan dari Kabupaten Jatinegara, Keresidenan Jakarta, Provinsi Jawa Barat. Kewedanaan Bekasi membawahi Kecamatan Bekasi, Cibitung, dan Cilincing.

"Di Jakarta bagian timur masih ada nama jalan Bekasi, karena ada ikatan sejarah yang kuat," kata dia.

Belum lagi, ujar dia, DKI Jakarta sampai sekarang memiliki ikatan emosional yang kuat dengan Kota Bekasi. Yaitu keberadaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang di Kecamatan Bantargebang.

Keberadaan tempat pembuangan itu patut dipertimbangkan untuk dikaji dalam proses penggabungan wilayah.

"Insya Allah lembaga-lembaga lain dan keputusan politik akan mengikuti jika memang semua warganya berkehendak demikian," ujar Ariyanto.

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi sebelumnya mengungkap ada yang menggagas daerahnya menjadi Jakarta Tenggara. Ungkapan itu setelah menanggapi Bupati Bogor Ade Yasin dan Wali Kota Bogor Bima Arya yang menggagas Provinsi Bogor Raya mencakup Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Bogor, Depok, dan lainnya di sekitar Bogor.

"Mungkin bekasi itu lebih identik dengan Jakarta, karena secara kultur, budaya yang betawi," kata Wali Kota Bekasi ini usai sidang paripurna istimewa HUT ke-74 RI di gedung DPRD Kota Bekasi, Jumat, 16 Agustus 2019 lalu.