Konflik Apartemen Mediterania, Ombudsman Desak P2RS Lakukan Ini

Reporter

Imam Hamdi

Editor

Febriyan

Senin, 19 Agustus 2019 20:13 WIB

Suasana penghuni apartemen Mediterania Places Residents Kemayoran, Jakarta Pusat yang mengalami pemadaman listrik sejak bulan Juli akibat dualisme kepengurusan apartemen, Ahad 18 Agustus 2019. TEMPO /Taufiq Siddiq

TEMPO.CO, Jakarta - Ombudsman DKI Jakarta meminta PT Prima Buana Internusa segera menyalurkan kembali aliran listrik dan air ke 14 penghuni Apartemen Mediterania. Perhimpunan Penghuni Rumah Susun (P2RS) itu Mediterania telah mematikan aliran listrik dan air PD PAM Jaya ke belasan penghuni apartemen itu sejak 28 hari lalu.

"Kami minta hari ini agar segera dinyalakan kembali aliran listrik dan air ke penghuni yang dimatikan," kata Ketua Ombudsman DKI Jakarta Teguh Nugroho di kantornya, Senin, 19 Agustus 2019.

Ia menuturkan kepengurusan P2RS Apartemen Mediterania yang lama telah diganti dengan yang baru, yakni Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS). P3SRS Apartemen Mediterania telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Dinas Perumahan dan Permukiman Rakyat DKI Jakarta Nomor 272 Tahun 2019 yang terbit pada 29 April lalu.

Namun, kata dia, hingga saat ini P2RS yang lama dan dikendalikan PT PBI masih mengendalikan pengelolaan hunian vertikal tersebut. Bahkan, P2RS membuat rekening Bank Artha Graha sebagai pengganti rekening BCA untuk menerima pembayaran listrik, air dan iuran pengelolaan lingkungan.

"Sebab, rekening BCA yang menjadi bank penerima pembayaran yang lama telah diserahkan ke pengurus yang baru," ujarnya.

Advertising
Advertising

Ia menuturkan warga yang membayar ke pengurus baru melalui rekening BCA diancam akan dimatikan aliran listrik dan airnya. Para penghuni diminta untuk membayar ke rekening Artha Graha yang baru dibuat P2RS.

Saat ini, kata Teguh, ada 1.000 penghuni yang membayar ke rekening Artha Graha karena mereka takut ancaman pemutusan aliran listrik dan air oleh pengurus yang lama. Sedangkan, 500 penghuni lain telah membayar ke P3SRS yang telah terbentuk.

"Penghuni yang membayar ke rekening BCA dianggap belum membayar fasilitas. Padahal mereka telah membayar ke pengurus yang sah melalui surat keputusan Disperum."

Teguh mengatakan Ombudsman telah berkoordinasi dengan Kepolisian Sektor Kemayoran untuk meminta agar PT PBI mengalirkan kembali listrik dan air ke penghuni yang telah diputus. Sebab, air dan listrik merupakan kebutuhan utama para penghuni apartemen.

Berita terkait

Ombudsman Minta Kemenpan RB Jamin Seleksi CASN Tak Dimanfaatkan Calon di Pilkada 2024

2 hari lalu

Ombudsman Minta Kemenpan RB Jamin Seleksi CASN Tak Dimanfaatkan Calon di Pilkada 2024

Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih tak mempermasalahkan seleksi CASN 2024 tetap dilaksanakan sesuai jadwal dan berdekatan Pilkada 2024. Asal..

Baca Selengkapnya

Menteri PANRB Pastikan Seleksi CASN Sesuai Jadwal dan Jamin Tak Bisa Dipolitisasi

2 hari lalu

Menteri PANRB Pastikan Seleksi CASN Sesuai Jadwal dan Jamin Tak Bisa Dipolitisasi

Menteri PNRB Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa seleksi CASN tidak bisa karena berdasar amanat Undang-undang 20/2023 harus selesai Desember ini.

Baca Selengkapnya

Takut Dipolitisasi, Ombudsman Usul Pelaksanaan Seleksi CASN DItunda sampai Pilkada Serentak

2 hari lalu

Takut Dipolitisasi, Ombudsman Usul Pelaksanaan Seleksi CASN DItunda sampai Pilkada Serentak

Ombudsman RI usul seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) pada tahun 2024 ditunda hingga pilkada serentak 27 November karena khawatir dipolitisasi.

Baca Selengkapnya

Seleksi CPNS Diminta Ditunda hingga Usai Pilkada, Rentan Menjadi Komoditas Politik

2 hari lalu

Seleksi CPNS Diminta Ditunda hingga Usai Pilkada, Rentan Menjadi Komoditas Politik

Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih menyarankan agar rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) ditunda hingga Pilkada selesai.

Baca Selengkapnya

Ombudsman Usul Seleksi CASN Ditunda usai Pilkada 2024 agar Tak Jadi Komoditas Politik

3 hari lalu

Ombudsman Usul Seleksi CASN Ditunda usai Pilkada 2024 agar Tak Jadi Komoditas Politik

Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih mengusulkan agar seleksi CASN ditunda hingga setelah Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Bantah Konflik Nurul Ghufron dengan Albertina Ho Sebagai Upaya Pelemahan KPK

5 hari lalu

Alexander Marwata Bantah Konflik Nurul Ghufron dengan Albertina Ho Sebagai Upaya Pelemahan KPK

Alexander Marwata membantah konflik yang sedang terjadi antara Nurul Ghufron dan anggota Dewas KPK Albertina Ho tidak ada kaitan dengan pelemahan KPK.

Baca Selengkapnya

Ombudsman Tindaklanjuti Laporan Jatam Terhadap OIKN soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

21 hari lalu

Ombudsman Tindaklanjuti Laporan Jatam Terhadap OIKN soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

Penjelasan Ombudsman Kalimatan Timur soal pelaporan Jatam perihal surat OIKN kepada masyarakat Sepaku.

Baca Selengkapnya

JATAM Laporkan Otorita IKN Ke Ombudsman soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

23 hari lalu

JATAM Laporkan Otorita IKN Ke Ombudsman soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM Kalimantan Timur melaporkan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) ke Ombudsman

Baca Selengkapnya

Korupsi Diduga Sebabkan Harga Bawang Putih Naik, Ini Tanggapan Kementerian Perdagangan

25 hari lalu

Korupsi Diduga Sebabkan Harga Bawang Putih Naik, Ini Tanggapan Kementerian Perdagangan

Kementerian Perdagangan menanggapi dugaan korupsi di balik tingginya harga bawang putih.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Menteri PUPR Akan Tinjau IKN setelah Libur Lebaran, Ombudsman Respons Aturan Pembatasan Barang Bawaan

25 hari lalu

Terkini Bisnis: Menteri PUPR Akan Tinjau IKN setelah Libur Lebaran, Ombudsman Respons Aturan Pembatasan Barang Bawaan

Menteri Basuki Hadimuljono akan tinjau progres pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN setelah libur Lebaran.

Baca Selengkapnya