TEMPO.CO, Jakarta - Keputusan Presiden Joko Widodo atau Jokowi tentang pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan mengundang ragam reaksi. Termasuk dari yang datang dari sejumlah kepala daerah yang selama ini wilayahnya berperan menyangga Jakarta sebagai ibu kota.

Wakil Wali Kota Depok, Pradi Supriatna, misalnya. Dia berharap wilayahnya bisa dikembangkan terlebih dulu sebelum ada pemindahan itu. Dia juga meminta persoalan yang ada selama ini seperti transportasi juga dientaskan.

“Kami yang berada di BKSP Jabodetabekjur merasa saat ini masih banyak tumpang tindih regulasi, sehingga pengembangan wilayah ibukota dan sekitarnya belum efektif,” kata Pradi.

Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar mengaku justru sangat mendukung. Zaki berharap dengan pindahnya Ibu Kota ke Kalimantan bisa menyebar pembangunan ke Kalimantan dan juga meminimalisir urbanisasi di wilayah Jabodetabek.

Selama menjadi kota penyangga Ibu Kota, Zaki mengakui selaman ini Kabupaten Tangerang terbebani oleh arus urbanisasi yang tinggi dari berbagai daerah di Indonesia. "Terbebani karena ikut menjadi daerah tujuan urban dari sabang sampai marauke," katanya.

Gambaran yang sama diberikan Wakil Walikota Tangerang Selatan Benyamin Davnie untuk masalah kemacetan lalu lintas. "Saya membayangkan kemacetan akan jauh berkurang bila ibu kota negara tidak di Jakarta, karena volume kendaraan dinas dari kementerian akan berkurang," katanya.

Namun Benyamin tidak berharap pemindahan ibu kota negara tersebut disertai pemindahan pusat perdagangan nasional dan internasional, pusat kesenian dan kebudayaan, pusat penyelenggaraan pendidikan dan beberapa fungsi kota lain dari Jakarta tetap akan melekat di kota jakarta. "Karena hal tersebut akan memberikan pengaruh positif bagi pengembangan Tangsel."