Ombudsman RI Sidak Samsat Kota Bekasi, Ini Hasilnya

Kamis, 5 September 2019 16:35 WIB

Mal pelayanan publik di Bekasi Junction diserbu warga Kota Bekasi,, 12 Februari 2018. Tempo/Adi Warsono

TEMPO.CO, Jakarta - Bekasi - Komisi Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya melakukan inspeksi mendadak pelayanan di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap atau Samsat Kota Bekasi di Jalan Juanda, Bekasi Timur, Kamis, 5 September 2019.

Hasilnya, lembaga negara non pemerintah ini menemukan banyak perbaikan layanan. "Ada beberapa perubahan dalam segi pelayanan, ini patut untuk di apresiasi," kata Ketua Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya, Teguh Nugroho, pada Kamis, 5 September 2019.

Sedikitnya, lembaga ini mencatat sebanyak tujuh perubahan perbaikan layanan dibandingkan ketika sidak sebulan yang lalu. Perbaikan, kata dia, mulai pemasangan papan petunjuk area parkir kendaraan roda dua dan empat, pemasangan denah gedung, serta spanduk imbauan menghindari calo.

"Imbauan tidak menggunakan jasa calo sangat positif, dapat memacu masyarakat mengurus dokumen secara mandiri," katanya.

Selain itu, ada pemisahan loket pelayanan progresif di luar gedung pelayanan, sehingga mengurangi penumpukan wajib pajak di dalam gedung. Lokasi ini berada di sisi kanan gedung dengan memasang kanopi dilengkapi fasilitas yang nyaman bagi wajib pajak.

Advertising
Advertising

Samsat Kota Bekasi, kata dia, juga membuat ruang tunggu khusus bagi pengantar wajib pajak. Artinya, di luar wajib pajak tak bisa masuk ke gedung pelayanan. "Ada papan pengumuman terkait transaparansi seperti papan tarif pelayanan, persyaratan dan mekanisme ini memudahkan wajib pajak," kata dia.

Di papan informasi, kata dia, juga disebutkan standar waktu pelayanan, serta pemasangan mesin antrean digital untuk menerapkan first in first out (FIFO). Menurut Teguh, beberapa perbaikan pelayanan ini merupakan peningkatan pelayanan yang signifikan kepada masyarakat atas temuan beberapa bulan lalu.

Kanit Samsat Kota Bekasi Ajun Komisaris Danny Rimawan mengatakan pihaknya terus berinovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. "Setiap hari ada ribuan wajib pajak, kami dituntut untuk terus memberikan pelayanan yang maksimal," ujar Danny.

Berita terkait

Ombudsman Minta Kemenpan RB Jamin Seleksi CASN Tak Dimanfaatkan Calon di Pilkada 2024

1 hari lalu

Ombudsman Minta Kemenpan RB Jamin Seleksi CASN Tak Dimanfaatkan Calon di Pilkada 2024

Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih tak mempermasalahkan seleksi CASN 2024 tetap dilaksanakan sesuai jadwal dan berdekatan Pilkada 2024. Asal..

Baca Selengkapnya

Menteri PANRB Pastikan Seleksi CASN Sesuai Jadwal dan Jamin Tak Bisa Dipolitisasi

1 hari lalu

Menteri PANRB Pastikan Seleksi CASN Sesuai Jadwal dan Jamin Tak Bisa Dipolitisasi

Menteri PNRB Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa seleksi CASN tidak bisa karena berdasar amanat Undang-undang 20/2023 harus selesai Desember ini.

Baca Selengkapnya

Takut Dipolitisasi, Ombudsman Usul Pelaksanaan Seleksi CASN DItunda sampai Pilkada Serentak

2 hari lalu

Takut Dipolitisasi, Ombudsman Usul Pelaksanaan Seleksi CASN DItunda sampai Pilkada Serentak

Ombudsman RI usul seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) pada tahun 2024 ditunda hingga pilkada serentak 27 November karena khawatir dipolitisasi.

Baca Selengkapnya

Seleksi CPNS Diminta Ditunda hingga Usai Pilkada, Rentan Menjadi Komoditas Politik

2 hari lalu

Seleksi CPNS Diminta Ditunda hingga Usai Pilkada, Rentan Menjadi Komoditas Politik

Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih menyarankan agar rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) ditunda hingga Pilkada selesai.

Baca Selengkapnya

Ombudsman Usul Seleksi CASN Ditunda usai Pilkada 2024 agar Tak Jadi Komoditas Politik

2 hari lalu

Ombudsman Usul Seleksi CASN Ditunda usai Pilkada 2024 agar Tak Jadi Komoditas Politik

Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih mengusulkan agar seleksi CASN ditunda hingga setelah Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Bantah Konflik Nurul Ghufron dengan Albertina Ho Sebagai Upaya Pelemahan KPK

5 hari lalu

Alexander Marwata Bantah Konflik Nurul Ghufron dengan Albertina Ho Sebagai Upaya Pelemahan KPK

Alexander Marwata membantah konflik yang sedang terjadi antara Nurul Ghufron dan anggota Dewas KPK Albertina Ho tidak ada kaitan dengan pelemahan KPK.

Baca Selengkapnya

Ombudsman Tindaklanjuti Laporan Jatam Terhadap OIKN soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

20 hari lalu

Ombudsman Tindaklanjuti Laporan Jatam Terhadap OIKN soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

Penjelasan Ombudsman Kalimatan Timur soal pelaporan Jatam perihal surat OIKN kepada masyarakat Sepaku.

Baca Selengkapnya

JATAM Laporkan Otorita IKN Ke Ombudsman soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

22 hari lalu

JATAM Laporkan Otorita IKN Ke Ombudsman soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM Kalimantan Timur melaporkan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) ke Ombudsman

Baca Selengkapnya

Korupsi Diduga Sebabkan Harga Bawang Putih Naik, Ini Tanggapan Kementerian Perdagangan

24 hari lalu

Korupsi Diduga Sebabkan Harga Bawang Putih Naik, Ini Tanggapan Kementerian Perdagangan

Kementerian Perdagangan menanggapi dugaan korupsi di balik tingginya harga bawang putih.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Menteri PUPR Akan Tinjau IKN setelah Libur Lebaran, Ombudsman Respons Aturan Pembatasan Barang Bawaan

25 hari lalu

Terkini Bisnis: Menteri PUPR Akan Tinjau IKN setelah Libur Lebaran, Ombudsman Respons Aturan Pembatasan Barang Bawaan

Menteri Basuki Hadimuljono akan tinjau progres pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN setelah libur Lebaran.

Baca Selengkapnya