TEMPO.CO, Jakarta - Forum mahasiswa se-Jabodetabek dan Bandung akan kembali menggelar demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto. Aksi mereka pada Kamis kemarin tak ditanggapi serius oleh anggota dewan.

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia Manik Marganamahendra mengatakan mereka akan kembali menggelar aksi dalam beberapa hari ke depan. Menurut dia, hal itu dilakukan untuk mengawal agar DPR tak mengesahkan sejumlah rancangan undang-undang yang bermasalah pada rapat paripurna 24 September 2019.

"Kami akan konsolidasikan lagi. Empat hari ke depan kami akan terus mengawal DPR," kata Manik di depan Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis malam, 19 September 2019.

Manik menyatakan rancangan yang dianggap bermasalah adalah RUU Pertanahan, RUU Ketenagakerjaan, RUU Minerba dan RKHUP. Hal itu juga sudah disampaikan mereka saat melakukan audiensi dengan Sekretariat Jenderal DPR Indra Iskandar kemarin.

Dari audiensi tersebut, terdapat empat poin kesepakatan antara mahasiswa dengan Setjen DPR. Salah satunya adalah bahwa Setjen DPR akan menyampaikan pesan mahasiswa kepada anggota dewan untuk tidak mengesahkan keempat rancangan undang-undang tersebut.

Selain itu, Setjen DPR juga akan menyampaikan keinginan mahasiswa untuk membuat pertemuan dalam hal penolakan revisi UU KPK dan RKUHP dengan DPR serta kepastian tanggal pertemuan sebelum tanggal 24 September 2019.

Menurut Manik, terhadap RUU KPK yang sudah terlanjur disahkan, mahasiswa akan menyiapkan perihal litigasinya. Dalam empat hari ke depan pula, lanjut dia, mereka akan tetap menggencarkan isu mosi tidak percaya terhadap DPR baik lewat media sosial maupun dalam bentuk aksi.

Mahasiswa, kata Manik, berencana kembali datang dan menggeruduk DPR jika RKUHP yang dianggap bermasalah tetap disahkan pada rapat paripurna mendatang.

“Yang jelas ketika aksi akan jauh lebih banyak (massanya),” tutur dia.

Dalam aksinya kemarin para mahasiswa menyampaikan mosi tidak percaya kepada DPR. Mosi itu disampaikan lantaran beberapa hal, mulai dari pengesahan Revisi UU KPK, penetapan pimpinan komisi antirasuah yang dianggap bermasalah, sampai pembahasan RKUHP. Sayangnya tak ada satu pun anggota DPR yang bersedia menemui perwakilan mahasiswa pada demonstrasi kemarin.

Tak cuma soal KPK yang diperlemah, sebagian masyarakat kini juga memulai menyoroti fenomena dinastik politik karena Jokowi membiarkan anak-menantu-incar-kursi-walikota.