Mahasiswa Tolak Audiensi dengan Pimpinan DPR, Ini Alasannya

Reporter

Adam Prireza

Editor

Febriyan

Selasa, 24 September 2019 14:58 WIB

Mahasiswa memanjat pagar kompleks Parlemen saat berdemo di depan Gedung DPR, Jakarta, Selasa, 24 Septembar 2019. Mereka menyuarakan penolakan Revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (RUU KPK) dan Revisi Undang-undang KUHP (RKUHP). TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Ribuan mahasiswa yang menggelar demonstrasi di depan gedung DPR RI menolak tawaran audiensi dengan Ketua DPR Bambang Soesatyo di dalam gedung. Mereka meminta para pimpinan DPR yang keluar gedung dan menemui mereka.

Kepala Kepolisian Resor Jakarta Pusat, Komisaris Besar Harry Kurniawan mengatakan dirinya sebelumnya sudah berbicara dengan Bambang Soesatyo soal tuntutan mahasiswa menemui pimpinan DPR. Politikus Partai Golkar tersebut pun telah menyanggupi untuk menemui mahasiswa di gedung DPR.

"Beliau sudah oke, katanya, 60 orang juga saya terima," kata Harry di depan Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, pada Selasa, 24 September 2019.

Meski begitu, saat Harry menyampaikan hal itu kepada para pendemo, dirinya ditolak. Salah seorang orator mahasiswa mengatakan mereka ingin pimpinan yang menemui mereka, bukan pendemo yang mengirimkan perwakilan.

“Kami ingin pimpinan DPR hadir di antara masyarakat. Bukan bertemu di dalam,” ujar seorang orator yang beralmamater Universitas Negeri Jakarta dari atas mobil komando.

Advertising
Advertising

Harry pun menyatakan bahwa pihaknya harus berkomunikasi kembali dengan pimpinan DPR terkait permintaan mahasiswa tersebut.

"Maka dari itu saya ini harus ke dalam dan berkomunikasi kembali dengan Ketua DPR,” tutur Harry.

Ribuan mahasiswa menggelar aksi di depan gedung DPR sejak kemarin. Mereka menuntut DPR membatalkan hasil revisi UU KPK serta tidak mengesahkan RUU bermasalah seperti RKUHP, RUU Pemasyarakatan, RUU Pertanahan, RUU Minerba, dan RUU Ketenagakerjaan. Tak hanya mahasiswa, para buruh dan petani bergabung dalam aksi demonstrasi.

Berita terkait

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

13 jam lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

1 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

1 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

4 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

4 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

4 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

5 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

5 hari lalu

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).

Baca Selengkapnya

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

5 hari lalu

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

5 hari lalu

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.

Baca Selengkapnya