TEMPO.CO, Depok – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) secara tegas menolak undangan Presiden Jokowi untuk berdialog di Istana Negara pada hari ini, Jumat 27 September 2019. Pertemuan Jokowi dengan sejumlah BEM se-Indonesia pun dipastikan batal.

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia Manik Marganamahendra menegaskan pihaknya tidak menghadiri undangan tersebut karena undangan tersebut hanya ditujukan kepada mahasiswa.

Padahal, menurut dia, aksi yang terjadi pada tiga hari belakangan bukan hanya berangkat dari mahasiswa, namun seluruh elemen masyarakat yang merasa kecewa terhadap Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah Republik Indonesia.

"Kami menyayangkan undangan terbuka hari ini yang hanya ditujukan kepada mahasiswa, tetapi tidak mengundang elemen masyarakat terdampak lainnya, maka kami BEM se-Univeritas Indonesia memutuskan untuk tidak menghadiri undangan tersebut," kata Manik kepada Tempo, Jumat 27 September 2019.

Manik menambahkan, demonstrasi dengan tuntutan yang disusun dalam Maklumat Tuntaskan Reformasi merupakan gerakan yang bergejolak secara organik karena luapan kekecewaan masyarakat yang tidak hanya terjadi di Jakarta, tetapi juga di beberapa daerah di Indonesia.

"Masyarakat kecewa dengan segala permasalahan yang terjadi seperti kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan, pengesahan RUU yang bermasalah, represifitas aparat di beberapa daerah, serta masalah lain yang mengancam demokrasi dan pelemahan upaya pemberantasan korupsi,” kata Manik.

Untuk itu, dia menyatakan pihaknya akan tetap menuntut Pemerintah serta DPR RI menyelesaikan Maklumat Tuntaskan Reformasi yakni merestorasi upaya pemberatasan korupsi, kolusi dan nepotisme; merestorasi demokrasi, hak rakyat untuk berpendepata, penghormatan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan; merostorasi pelaksanaan reformasi agraria dan perlindungan sumber daya alam serta tenaga kerja dari ekonomi yang eksploitatif; dan merestorasi kesatuan bangsa dengan penghapusan diskriminasi antar-etnis, penghapusan kesenjangan ekonomi, dan perlindungan bagi perempuan.

“Gerakan Reformasi Dikorupsi merupakan gerakan seluruh elemen masyarakat,” kata Manik.

Selain itu, lanjut Manik, pihaknya juga mengecam keras segala bentuk tindakan represif, kriminalisasi dan intimidatif aparat terhadap para demonstran dan aktivis di berbagai daerah.

“Kami menuntut Presiden untuk menindaklanjuti secara tegas segala bentuk tindakan represif yang telah dilakukan oleh aparat kepada seluruh massa aksi serta menuntut Presiden untuk segera membebaskan aktivis yang dikriminalisasi,” kata Manik.

Kemarin Presiden Jokowi menyampaikan undangan secara terbuka kepada BEM se-Indonesia untuk berdialog di Istana Negara pada hari ini Jumat 27 September 2019. Undangan tersebut disampaikan Kamis kemarin setelah Jokowi menerima sejumlah tokoh untuk membahas berbagai masalah yang muncul belakangan ini.

Undangan tersebut juga menjadi respon Jokowi setelah mahasiswa dan berbagai eleman masyarakat lainnya terus menggelar demo pada 23-25 September di Gedung DPR-RI.