TEMPO.CO, Jakarta - Anggaran pembelian antivirus dan perangkat Informasi Teknologi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dinilai bisa ditekan. Ahli IT sekaligus dosen Universitas Telkom, Ari Moesriami Barmawi menyarankan Pemprov DKI Jakarta untuk tak menggunakan perangkat lunak berbayar pada semua komputer yang mereka miliki.

Menurut Ari, perangkat yang paling penting dijaga dengan antivirus kelas premium adalah komputer-komputer yang dipakai khusus untuk keuangan, dan hal lain yang keamanannya harus benar-benar terjaga. Selain itu, dia menyarankan menggunakan antivirus yang berharga murah atau pun gratis.

“Yang paling penting dijaga itu adalah komputer-komputer yang dipakai khusus untuk keuangan, dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk user biasa yang tugasnya mengoordinasi, menulis word, mungkin gak perlu antivirus semahal itu, antivirus yang Rp100.000 saja sudah cukup, atau bahkan yang gratis pun ada kan, ” kata Ani.

Ani juga menjelaskan keunggulan dari antivirus premium dengan harga Rp500.000 adalah antivirus ini bisa mengatasi virus-virus yang datang dari internet, yang serangannya bisa kapan saja terjadi. Berbeda dengan antivirus biasa yang hanya bisa menangkal virus yang masuk ke dalam komputer seperti melalui USB atau perangkat-perangkat yang langsung masuk ke unit.

Selain antivirus, pembelian lisensi Microsoft Office juga sebenarnya tak perlu dilakukan untuk semua komputer. Saat ini banyak perangkat lunak sejenis yang lebih murah dan gratis.

Untuk harga database Oracle, Ari mengakui memang harganya relatif mahal karena di dalamnya sudah dilengkapi perangkat-perangkat untuk keamanan.

“Tapi itu tergantung dari berapa besar ukuran oracle yang diperlukan,” tambah Ani.

Sebelumnya anggaran antivirus dan perangkat IT DKI Jakarta dipermasalahkan oleh Anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia DPRD DKI, William Aditiya Sarana. Dia mempermasalahkan hal ini karena terjadi kenaikan anggaran yang sangat besar ketimbang tahun sebelumnya.

Jika pada tahun 2019 anggaran tersebut hanya sekitar Rp 200 juta, tahun depan Pemprov DKI Jakarta mengajukan anggaran sekitar Rp 12 miliar.

Kepala Unit Pengelola Teknologi Informasi Kependudukan DKI Jakarta, Muhammad Nurrahman, menyampaikan anggaran tersebut sebagian besar digunakan untuk membeli lisensi perangkat lunak Microsoft Office sebesar Rp 4 miliar dan database Oracle senilai Rp 6,4 miliar. Sisanya, sebesar Rp 1,6 miliar untuk membeli lisensi antivirus.

MEIDYANA ADITAMA WINATA