TEMPO.CO, Jakarta - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta mengusulkan anggaran sekitar Rp 7 miliar untuk membeli server Oracle sebagai database pelayanan kependudukan.

Kepala Unit Teknologi Kependudukan DKI Jakarta Nurrahman mengatakan pembelian server tersebut lantaran mengikuti server yang digunakan oleh Kementerian Dalam Negeri. "Kita mengikuti databasenya pemerintah pusat, pusat memakai Oracle. Jadi kita juga memakai Oracle," ujarnya saat ditemui di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu, 9 Oktober 2019.

Nurrahman mengatakan harga untuk Oracle sekitar Rp 700 ribu per core. Sedangkan DKI merencanakan 9 core database dalam server pelayanan kependudukan. Setelah ditotalkan dengan jumlah kebutuhan database, Nurrahman menyebut biaya untuk server Oracle sekitar Rp 7 miliar.

Nurrahman mengatakan dengan server database dari Oracle tersebut akan mengurangi trouble data dengan data kependudukan di Kemeterian Dalam Negeri.

Rencana pengadaan lisensi perangkat lunak dan antivirus di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebelumnya menuai kritik. Sebab, nilai anggarannya mencapai Rp 12 miliar. Angka itu naik puluhan kali lipat dari anggaran tahun ini yang hanya Rp 200 juta.

Nurrahman mengatakan selain membeli server Oracle yang mencapai Rp 7 miliar, anggaran Rp 12 miliar itu untuk membeli lisensi Microsoft Office sekitar Rp 4 Miliar bagi komputer di tingkat kelurahan hingga dinas dan biaya untuk menyewa antivirus sebesar Rp 384 juta. "Jadi keliatannya Rp 12 miliar ini hanya untuk antivirus tapi sebenarnya ada tiga kegiatan," ujarnya.