Akbar Alamsyah Meninggal, KontraS Minta Komnas HAM Segera Turun

Minggu, 13 Oktober 2019 10:51 WIB

Akbar Alamsyah, korban meningggal dalam kerusuhan demonstrasi di DPR. Foto: Istimewa

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS) berharap Komnas HAM turun tangan dalam kasus Akbar Alamsyah, korban meninggal demonstrasi di DPR. Diduga Akbar tewas akibat kekerasan aparat dalam menertibkan kerusuhan demonstrasi di DPR, 25 September 2019.

Jumlah korban tewas bertambah setelah Akbar meninggal di RSPAD Gatot Subroto pada 10 Oktober 2019, setelah sempat koma selama beberapa hari.

Menurut Koordinator KontraS, Yati Andriyani, Komnas HAM sebagai lembaga negara yang memiliki mandat perlindungan HAM, sudah semestinya memprioritaskan kasus kerusuhan demonstrasi di DPR karena banyak korban berjatuhan, bahkan meninggal.

"Mengingat kasus terjadi dalam skala nasional, banyak jatuh korban jiwa, luka luka, terjadi dugaan penangkapan hingga penahanan sewenang-wenang," kata Yati melalui pesan singkatnya, Sabtu, 12 Oktober 2019.

Warga dan keluarga menabur bunga saat pemakaman korban demo ricuh, Akbar Alamsyah di Taman Pemakaman Umum (TPU) kawasan Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta, Jumat, 11 Oktober 2019. Baru pada 29 September, keluarga mengetahui Akbar dirawat di RSPAD Gatot Subroto dalam kondisi kritis. ANTARA

Komnas HAM sebagai lembaga negara, kata Yati, tidak boleh tumpul dalam menghadapi persoalan yang berdampak pada situasi perlindungan dan pemenuhan dan jaminan hak asasi manusia apapun latar dan situasi politiknya.

Selain itu, Yati juga menyorot belum adanya laporan rekomendasi hasil investigasi Komnas atas kerusuhan 22 Mei yang banyak menelan korban luka dan jiwa.

Semestinya, dalam kasus kasus yang diduga terjadi pelanggaran HAM, Komnas selain melakukan pemantauan juga dapat melakukan penyelidikan sebagaimana diatur dalam UU 39 nomor 1999 tentang HAM dan UU 26/2000 tentang pengadilan HAM. "Komnas HAM gagal melakukan optimalisasi mandat yang dimilikinya," ujarnya.

Seperti diketahui, sejumlah korban berjatuhan diduga akibat kekerasan yang dilakukan polisi saat mengamankan aksi unjuk rasa massa yang menolak UU bermasalah. Akbar Alamsyah meninggal setelah dirawat karena kritis atas sejumlah luka yang diterimanya

Selain Akbar, korban tewas lainnya yakni Maulana Suryadi, pemuda asal Tanah Abang, Jakarta Pusat, serta seorang remaja di Tanjung Priok dan dua mahasiswa di Kendari, Sulawesi Tenggara. Seluruhnya diduga karena kekerasan aparat meski kepolisian telah memberi kronologis versinya.

Menanggapi tuntutan itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berjanji akan menelusuri sebab kematian Akbar. Komnas HAM menanggapi desakan pembentukan tim independen karena Akbar adalah korban tewas kelima terkait gelombang demonstrasi besar menolak produk RUU bermasalah di DPR RI.

"Atas jatuhnya korban tentu Komnas akan menelusurinya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki," kata Komisioner Komnas HAM Amiruddin Al Rahab saat dihubungi, Sabtu, 12 Oktober 2019.

Menurut Amiruddin, Komnas HAM merupakan lembaga independen dan turut menyelidiki dugaan pelanggaran oleh aparat saat menangani kerusuhan usai gelombang demonstrasi sepanjang akhir September lalu. Komnas disebutkannya sedang menggali keterangan dari semua pihak, termasuk dalam kasus kematian Akbar Alamsyah dan yang lainnya.

Berita terkait

Bertemu Panglima TNI, Ketua Komnas HAM Sebut Tak Khusus Bahas Soal Papua

8 hari lalu

Bertemu Panglima TNI, Ketua Komnas HAM Sebut Tak Khusus Bahas Soal Papua

Pertemuan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Komnas HAM tidak secara khusus membahas konflik di Papua dan upaya penyelesaiannya.

Baca Selengkapnya

Kecelakaan Maut Terjadi di KM 58 Tol Jakarta-Cikampek, Pernah Terjadi Pula Tragedi Unlawful Killing di KM 50

11 hari lalu

Kecelakaan Maut Terjadi di KM 58 Tol Jakarta-Cikampek, Pernah Terjadi Pula Tragedi Unlawful Killing di KM 50

Tol Cikampek Kilometer atau KM 50-an kembali menjadi lokasi tragedi. Sebuah kecelakaan maut terjadi di KM 58 Tol Jakarta-Cikampek pada arus mudik lalu

Baca Selengkapnya

Pro-Kontra atas Keputusan TNI Kembali Gunakan Istilah OPM

13 hari lalu

Pro-Kontra atas Keputusan TNI Kembali Gunakan Istilah OPM

Penyebutan OPM bisa berdampak negatif karena kurang menguntungkan bagi Indonesia di luar negeri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Catat Ada 12 Peristiwa Kekerasan di Papua pada Maret-April 2024

14 hari lalu

Komnas HAM Catat Ada 12 Peristiwa Kekerasan di Papua pada Maret-April 2024

Komnas HAM mendesak pengusutan kasus-kasus kekerasan yang terjadi di Papua secara transparan oleh aparat penegak hukum

Baca Selengkapnya

Soal Perubahan Istilah KKB Jadi OPM, Begini Kritik Komisi I DPR RI, Pakar Militer, hingga KontraS

14 hari lalu

Soal Perubahan Istilah KKB Jadi OPM, Begini Kritik Komisi I DPR RI, Pakar Militer, hingga KontraS

Perubahan penyebutan istilah KKB jadi OPM menuai kritik dari sejumlah pihak. Apa saja kritik mereka?

Baca Selengkapnya

Begini Kata Komnas HAM Soal OPM dan Kekerasan di Papua

14 hari lalu

Begini Kata Komnas HAM Soal OPM dan Kekerasan di Papua

Apa kata Komnas HAM soal OPM?

Baca Selengkapnya

Ragam Reaksi atas Keputusan TNI Kembali Pakai Istilah OPM

15 hari lalu

Ragam Reaksi atas Keputusan TNI Kembali Pakai Istilah OPM

Penggantian terminologi KKB menjadi OPM dinilai justru bisa membuat masalah baru di Papua.

Baca Selengkapnya

KontraS Desak Pemerintah Mitigasi Dampak Perubahan Istilah KKB bagi Keamanan di Papua

16 hari lalu

KontraS Desak Pemerintah Mitigasi Dampak Perubahan Istilah KKB bagi Keamanan di Papua

KontraS mengatakan perubahan nama KKB menjadi OPM itu harus diikuti dengan jaminan perlindungan dari negara bagi masyarakat yang ada di Papua.

Baca Selengkapnya

Begini Respons Komnas HAM soal Perubahan Istilah KKB Jadi OPM

16 hari lalu

Begini Respons Komnas HAM soal Perubahan Istilah KKB Jadi OPM

Komnas HAM perlu mempelajari implikasi dari kebijakan pemerintah dengan perubahan penyebutan dari KKB menjadi OPM.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Ungkap Warga Desa Pakel Kecewa dengan Pemda Banyuwangi, Polres, dan PT Bumisari

20 hari lalu

Komnas HAM Ungkap Warga Desa Pakel Kecewa dengan Pemda Banyuwangi, Polres, dan PT Bumisari

Komisoner Komnas HAM Anis Hidayah turun untuk meninjau lokasi dan situasi konflik lahan di Desa Pakel, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi.

Baca Selengkapnya