TEMPO.CO, Jakarta - Tingkat kepuasan warga Jakarta pada tahun kedua pemerintahan Gubernur Anies Baswedan menurun. Hal itu terlihat dari hasil survei “Jakarta untuk Siapa?” yang dilansir Populi Center, Senin 14 Oktober 2019.

Survei dilakukan terhadap 600 responden di lima kota dan Kabupaten Kepulauan Seribu pada 9-18 September lalu. Metode yang digunakan adalah multistage random sampling dengan tingkat kepercayaan hingga 95 persen.

Hasilnya, sebanyak 65,5 persen menyatakan puas dengan kinerja Anies setahun terakhir. Angka 65,5 terdiri dari 58,5 persen puas dan 7 persen sangat pas. Adapun 28,1 responden mengatakan tidak puas dan 6,3 persen tidak tahu atau tidak menjawab.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau banjir di kawasan Cipinang Melayu, Ahad malam 11 November 2018. instagram.com

Tingkat kepuasan itu tak sebesar saat survei Populi pada Oktober 2018. Saat itu jumlah masyarakat yang puas dengan kinerja Anies mencapai 69,8 persen (58,9 persen puas dan 10,9 persen sangat puas). Sedang yang menyatakan tidak puas 27,9 persen.

"Jadi cenderung ada penurunan (tingkat kepuasan)," kata peneliti dari Populi Center Jefri Adriansyah.

Menurut Jefri, satu di antara penyebab turunnya tingkat kepuasan masyarakat ialah adanya sejumlah program Anies yang dinilai tidak bermanfaat. Contohnya, sebanyak 16,5 persen responden berpendapat program hunian dengan uang muka (down payment) Rp 0 tidak bermanfaat.

<!--more-->

Selain itu, kata Jefri, sebanyak 6,2 persen responden menilai lapangan pekerjaan saat ini sulit diakses. Bahkan, sebesar 2,4 persen responden menilai program unggulan Anies dan pasangannya dulu, Sandiaga Uno, seperti One Kecamatan One Center of Entrepreneurship (Ok Oce) tidak bermanfaat.

“Program itu tidak dapat diakses masyarakat yang menjadi responden kami,” ujarnya.

Peneliti Pusat Studi Perkotaan Nirwono Joga mengatakan program hunian tanpa uang muka tidak bermanfaat bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sebab, program itu hanya diperuntukkan bagi warga Jakarta yang berpenghasilan Rp 4-7 juta per bulan.

Alhasil, kata Nirwono, masyarakat berpenghasilan rendah tidak bisa mengikuti program Rumah DP Nol tersebut. Padahal, sebagian konstituen Anies ialah masyarakat berpenghasilan rendah.

Nirwono menilai Anies juga belum bisa menjadi gubernur bagi semua kalangan warga Jakarta. Sebab, Anies lebih fokus pada kebijakan yang mengakomodasi konstituennya.

Sandiaga Uno meninjau ruangan kerja OKE OCE di Kantor Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 9 Desember 2017. Sesuai instruksi Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswesdan di 44 kecamatan se-DKI Jakarta dijadikan tempat pengaduan warga, sehingga warga tidak perlu jauh-jauh lagi menyambangi Balai Kota. TEMPO/ Naufal Dwihimawan Adjiditho

Dia mencontohkan, pemerintah DKI tidak segera melanjutkan normalisasi sungai karena tidak ingin menggusur masyarakat yang tinggal di bantaran sungai. “Kalau sudah banjir, itu yang dirugikan semua masyarakat Jakarta,” tuturnya.

Ditemui di Gedung DPRD DKI, Gubernur Anies Baswedan menghargai adaya survei itu dan berjanji akan menjadikan hasilnya sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja pemerintah DKI. Tentang tingkat kepuasan yang menurun, dia hanya menjawab, "Nanti akan saya baca secara lengkap."

TAUFIQ SIDDIQ