TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menanggapi label "gubernur rasa presiden" yang diberikan pendukungnya di media sosial. Dia menyinggungnya saat memberi keterangan bertepatan dengan dua tahun kepemimpinan di DKI Jakarta.

"Saya mengerjakan Jakarta dan terus mengerjakan Jakarta serta fokus untuk itu," kata Anies di Balai Kota DKI, Selasa 15 Oktober 2019.

Anies mangaku tak gubris label itu ataupun lainnya yang pernah ada. Menurut dia, apapun istilah di luar sana, itu bukan dari pihaknya. Adapun dia ditegaskannya ingin fokus membangun Jakarta.

Dalam dua tahun kepemimpinannya, Anies mengklaim telah melaksanakan banyak perubahan untuk DKI Jakarta. Indikator kesuksesan yang digunakannya adalah sejumlah penghargaan yang diraih Pemprov Jakarta selama kurun 2018-2019.

Dia menunjuk di antaranya "Kota Layak Anak" dan "Pelopor Provinsi Layak Anak 2019" dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Selain itu empat penghargaan dalam Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan dan Indeks Prestasi Pembangunan Ketenagakerjaan (Integra) dari Kementerian Tenaga Kerja.

Ada pula sederet penghargaan lain yang dibanggakannya termasuk Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Cakupan jaminan kesehatan bagi warga di atas 95 persen dari BPJS Kesehatan, serta Merit Award Best Planning of the Year dari Singapore Institute of Planners.

Dalam survei 'Jakarta Untuk Siapa?' yang dilakukan Populi Center, tingkat kepuasan masyarakat Jakarta terhadap kinerja tahun kedua Gubernur Anies memang terukur sebesar 65,5 persen berbanding 28,1 persen yang tidak puas. Tapi, berbeda dengan yang disampaikan Anies, hal yang membuat responden merasa puas justru karena tidak ada perubahan di Jakarta.

Penilaian itu ada di antara dua lainnya yakni kinerjanya yang dinilai bagus dan program KJP Plus. "Saat ditanya soal program Pemprov DKI yang paling bermanfaat, responden menjawab program KJP Plus sebanyak 37 persen," kata Deputi Direktur Eksekutif Populi Center Afrimadona, Senin 14 Oktober 2019.

KJP Plus seperti diketahui dibuat berbeda Anies dari gubernur pendahulunya dengan cara memungkinkan bantuan dicairkan dalam bentuk uang tunai. Cara ini pernah dihindari karena untuk menghindari penyalahgunaan bantuan di luar kebutuhan sekolah.