TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan kebijakan pemberian rumah DP nol rupiah untuk warga yang mempunyai gaji Rp 4-7 juta, tidak salah sasaran. Berdasarkan survei Populi Center program DP 0 rupiah dianggap paling tidak dirasakan manfaatnya.

"Disebut salah sasaran itu jika mereka (yang kaya) dapat. Tapi, jika tidak dapat, ya tidak salah sasaran," kata Anies saat konferensi pers dua tahun kepemimpinannya di Balai Kota DKI, Selasa, 15 Oktober 2019.

Anies mengatakan dalam kebijakan menyediakan rumah murah tersebut siapa saja memang bisa mendaftar. Nantinya, pemerintah bakal menyaring orang yang benar-benar tepat untuk mendapatkannya. "Karena itu Insya Allah DP nol rupiah ini tidak salah sasaran," kata dia.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi menyarankan Gubernur DKI Anies Baswedan menerapkan dua langkah untuk menjawab keraguan masyarakat terhadap program rumah DP 0 rupiah. "Pertama DKI harus memacu pendapatan masyarakat agar menyesuaikan kriteria itu (DP nol rupiah)," kata anggota Fraksi PKS DKI di DPRD DKI.

Sejauh ini, Suhaimi melihat penyediaan rumah murah program DP nol rupiah masih sulit terjangkau bagi warga miskin karena patokan gaji Rp 4-7 juta bagi pembelinya. "Apakah itu (standar gaji) mesti diturunkan," ucapnya. "Atau penghasilan masyarakat miskinnya dipacu agar bisa memiliki rumah DP nol rupiah."

Suhaimi menuturkan pemerintah mesti membuat kriteria program rumah DP 0 rupiah ini logis untuk dimiliki masyarakat berpenghasilan rendah. Sebab, menurut Suhaimi, program penyediaan rumah murah ini sangat diminta warga ibu kota. "Langkah kedua pemerintah harus melakukan percepatan pembangunan program ini di wilayah lain," ujarnya.

Berdasarkan hasil survei 2019, tingkat kepuasan responden sebesar 58,5 persen. Angka itu turun dari tahun sebelumnya sebesar 58,9 persen. Adapun responden yang sangat puas sebesar 7 persen. Angka itu juga turun dari tahun sebelumnya sebesar 10,9 persen.

Survei itu, dilakukan Populi pada 9-18 September 2019 menggunakan kuesioner eksperimental dengan kaidah probability sampling di enam kabupaten/kota di DKI Jakarta dengan jumlah responden 600 orang, proporsi laki-laki dan perempuan sebanyak 50 persen, dengan margin of error kurang-lebih 4,00 persen.

Berdasarkan survei itu pula, program DP 0 rupiah dianggap paling tidak dirasakan manfaatnya dan program yang paling dirasakan masyarakat adalah KJP Plus sebanyak 37 persen. "Program yang paling dirasakan manfaatnya itu 37 persen KJP Plus. Program yang paling tidak dirasakan manfaatnya, ini ada program DP nol rupiah sebesar 16,5 persen," kata peneliti dari Populi, Jefri Adriansyah, saat pemaparan hasil survei Populi di kantornya, Slipi, Jakarta Barat.