TEMPO.CO,Tangerang - Sekitar 4000 petugas gabungan mengamankan Bandara Internasional Soekarno - Hatta jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo - Ma'ruf Amin, Ahad 20 Oktober 2019. Pengamanan ketat dilakukan karena akan hadirnya banyak kepala negara lainnya.

Senior Manager Of Branch Communication and Legal Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Febri Toga Simatupang mengatakan saat ini kekuatan personil di Bandara Soekarno Hatta berjumlah 3899 yang terdiri dari avition security dan BKO TNI/Polri.

"Ditambah dari pasukan paskhas sebanyak 100 orang," ujar Febri saat dihubungi Tempo, Sabtu 19 Oktober 2019.

Kekuatan pasukan ini, kata Febri juga ditambah dengan 2800 CCTV yang dikendalikan oleh sistem Airpot Operational Control Center (AOCC).

"Peningkatan keamanan di Bandara Soekarno-Hatta telah dimulai sejak 15 hingga 21 Oktober mendatang," katanya.

Selain mengerahkan ribuan personil dan kamera pengintai, Febri mengatakan, Bandara Soekarno-Hatta juga melakukan peningkatan pengawasan, pemeriksaan keamanan terhadap objek barang, orang dan kendaraan baik di sisi darat maupun sisi udara.
"Peningkatan random check lalu lintas barang, orang dan kendaraan."

Langkah lainnya yang dilakukan adalah meningkatkan patroli gabungan dengan TNI maupun Polri.

"Kami juga memastikan kondisi SDM khususnya bidang pengamanan dalam kondisi prima berikut peralatan dan fasilitas fasilitasnya berfungsi dengan baik," kata Febri.

Febri mengatakan, pengamanan ekstra ketat itu dilakukan untuk menjamu sejumlah tamu sejumlah kepala negara yang akan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Sejauh ini, menurut dia, sudah ada beberapa negara yang memastikan akan mendarat di sana,

"Yang sudah konfirmasi ke kami, tamu negara yang melewati Soekarno-Hatta sementara ini dari Cina, Australia dan Vietnam," kata dir.

Menurut Febri, sejumlah tamu dari mancanegara itu akan melewati jalur khusus dan ruang VVIP Bandara Soekarno - Hatta. Untuk kelancaran proses kedatangan dan kepulangan tamu negara itu, Febri mengatakan, terus melakukan koordinasi intensif dengan Sekretariat Presiden, Kementerian Luar Negeri serta TNI/Polri.