TEMPO.CO, Jakarta -DPRD DKI Jakarta bakal mengebut pembahasan APBD 2020 DKI Jakarta pasca pembentukan alat kelengkapan dewan.

"Sekarang komisi-komisi sudah terbentuk, diketok palu tadi mudah-mudahan besok sudah ada kegiatan di komisi," ujar Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi di kantornya, Senin 21 Oktober 2019.

Pembahasan APBD DKI 2020 terhenti lantaran pergantian anggota DPRD DKI yang baru. Pembahasan kian molor dengan pemilihan pimpinan DKI yang memakan waktu lama.

Prasetio meyakini DPRD DKI masih bisa membahas APBD 2020 sebelum batas waktu yang telah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri 30 November mendatang.

Prasetio menegaskan meski waktu singkat rancangan APBD yang telah disusun Pemerintah DKI harus dikoreksi agar APBD tetap berkualitas.

"Semaksimal mungkin kita lakukan karena juga baru bentukannya, semua kan pasti bisa selesai," ujarnya.

Dalam Kebijakan Umum Anggaran Plafon Pioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD 2020, DKI mengusulkan anggaran sekitar Rp 95,9 triliun.

Angka itu naik Rp 6,9 triliun dari APBD DKI 2019. Sejumlah program kegiatan kemudian menuai kritik, seperti anggaran pengadaan software dan antivirus di Dinas Pendudukan Catatan Sipil yang mencapai Rp 12 miliar hingga anggaran renovasi rumah dinas gubernur sekitar Rp 2,4 miliar.