Nilai Rancangan APBD 2020 Turun, DKI Lakukan Efisiensi Anggaran

Reporter

Antara

Jumat, 25 Oktober 2019 08:42 WIB

Suasana Rapat Badan Anggaran DPRD DKI di Gedung DPRD, Kebon Sirih, Jakarta Pusat pada Kamis, 13 September 2018. Tempo/Zara Amelia

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah DKI Jakarta melakukan efisiensi akibat turunnya nilai rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD 2020 dari Rp 95,9 triliun menjadi Rp 89,4 triliun. Efisiensi dilakukan di sejumlah mata anggaran mulai dari pos kunjungan kerja sampai konsumsi rapat.

"Jadi sekarang orientasinya adalah kegiatan yang punya dampak langsung ke masyarakat dipertahankan. Untuk urusan wajib, pendidikan, kesehatan, infrastruktur kota kan harus jalan terus. Kemudian perjalanan dinas jangan terlalu sering, jangan terlalu banyak," kata Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis, 24 Oktober 2019.

Turunnya angka rancangan APBD tahun depan diakibatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) yang biasanya dipakai untuk menambal belanja berbagai kegiatan, tergerus dalam pembelanjaan tahun ini. Dalam rencana awal KUA-PPAS 2020 yang diajukan sekitar Juli lalu, angka Silpa senilai Rp 8,51 triliun. Namun kini turun menjadi Rp 3,08 triliun.

Selain kunjungan kerja, Saefullah mengatakan pihaknya menyisir anggaran-anggaran yang dirasa bisa semakin memperdalam pengeluaran dari Silpa, seperti konsumsi dan alat tulis kantor (ATK). "Ya itu (konsumsi dan alat tulis kantor) kami minta sisir, yang betul-betul penting saja. Juga demi kesehatan semuanya, ya kesehatan kita. Ada konsumsi kan kita juga jarang-jarang makan," ujarnya.

Untuk kunjungan kerja, Saefullah mengaku akan lebih selektif, termasuk jumlah SDM yang dikirim akan disesuaikan dengan urgensitasnya. "Kunker itu kami lihat urgensinya. Kalau hanya perlu satu orang, kami kirim cuma satu orang kok. Kalau memang ada pembicaraan sifatnya makro dan teknis, kami kirim orang kebijakan dan orang teknis jadi dua. Kami efisiensikan semuanya, betul-betul efisiensi," kata dia.

Advertising
Advertising

Saefullah mengatakan selain tergerusnya Silpa, pengaruh terbesar turunnya rencana APBD 2020 karena belum turunnya Dana Bagi Hasil (DBH) dengan pemerintah pusat. "Yang jelas kita kurang setor dari Dana Bagi Hasil Rp 6,3 triliun," ujarnya.

Berita terkait

Usul Alihkan Anggaran Pin Emas ke KJMU, Wakil Ketua DPRD: APBD Bukan Anggaran Pribadi

51 hari lalu

Usul Alihkan Anggaran Pin Emas ke KJMU, Wakil Ketua DPRD: APBD Bukan Anggaran Pribadi

Rany Mauliani, mengatakan, usulan mengalihkan anggaran pin emas anggota DPRD DKI Jakarta ke KJMU sulit direalisasikan. Kenapa?

Baca Selengkapnya

Penyerapan APBD DKI 2023 Capai Rp66,7 Triliun, Mayoritas untuk Gaji hingga Hibah

10 Januari 2024

Penyerapan APBD DKI 2023 Capai Rp66,7 Triliun, Mayoritas untuk Gaji hingga Hibah

Realisasi belanja daerah pada APBD DKI 2023 mencapai 92,54 persen atau meningkat 8 persen dari tahun lalu

Baca Selengkapnya

Heru Budi Klaim Kinerja APBD DKI 2023 Tumbuh Optimal, Realisasi Pendapatan Daerah Rp 71 Triliun

9 Januari 2024

Heru Budi Klaim Kinerja APBD DKI 2023 Tumbuh Optimal, Realisasi Pendapatan Daerah Rp 71 Triliun

Heru Budi mengatakan realisasi pendapatan daerah yang melebihi dari target didukung kondisi makro ekonomi serta meningkatnya pertumbuhan ekonomi.

Baca Selengkapnya

Top Metro: Jakarta Diminta Siapkan Dana Efek IKN Pindah, Siskaeee Tersangka Film Porno

30 Desember 2023

Top Metro: Jakarta Diminta Siapkan Dana Efek IKN Pindah, Siskaeee Tersangka Film Porno

Pemprov DKI diminta menyiapkan anggaran untuk mengantisipasi perubahan usai IKN pindah, Siskaeee jadi tersangka kasus film porno

Baca Selengkapnya

Kemendagri Minta Jakarta Siapkan Kebutuhan Dana Kepindahan Ibu Kota ke IKN

29 Desember 2023

Kemendagri Minta Jakarta Siapkan Kebutuhan Dana Kepindahan Ibu Kota ke IKN

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diminta menyediakan alokasi anggaran dalam APBD 2024 untuk kepindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN di Kaltim.

Baca Selengkapnya

Proyek 10 Jalan Tembus di Jakarta Terkendala Pembebasan Lahan

19 November 2023

Proyek 10 Jalan Tembus di Jakarta Terkendala Pembebasan Lahan

pembebasan lahan menjadi kendala dari kelanjutan proyek missing link atau jalan tembus.

Baca Selengkapnya

DPRD Minta Pembahasan KUA PPAS APBD DKI Dikembalikan Ke Komisi

16 November 2023

DPRD Minta Pembahasan KUA PPAS APBD DKI Dikembalikan Ke Komisi

DPRD DKI Jakarta menetapkan APBD 2024 sebesar Rp 81.716.573.026.059 atau Rp 81,71 triliun.

Baca Selengkapnya

Dievaluasi Kemendagri, APBD Perubahan DKI Ditambah Rp 28 Miliar

8 November 2023

Dievaluasi Kemendagri, APBD Perubahan DKI Ditambah Rp 28 Miliar

Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta mengesahkan Perda tentang APBD Perubahan DKI 2023 dengan besaran Rp 79,529 triliun.

Baca Selengkapnya

Dishub DKI Beberkan Alasan Tak Ada Lagi Anggaran Penambahan Jalur Sepeda

25 Oktober 2023

Dishub DKI Beberkan Alasan Tak Ada Lagi Anggaran Penambahan Jalur Sepeda

Tidak ada anggaran untuk penambahan jalur sepeda dalam rancangan APBD 2024.

Baca Selengkapnya

Mengenal Grand Cempaka Resort, Lokasi Favorit DPRD DKI saat Bahas APBD

15 Oktober 2023

Mengenal Grand Cempaka Resort, Lokasi Favorit DPRD DKI saat Bahas APBD

Sejak 2021, DPRD DKI getol rapat di Grand Cempaka Resort, Puncak, Bogor

Baca Selengkapnya