TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di DPRD DKI Jakarta kembali mendesak Pemerintahan Gubernur Anies Baswedan membuka pembahasan anggaran 2020 untuk publik. Caranya, mengunggahnya ke laman APBD DKI.

"Sehingga nanti publik bisa mengaksesnya," kata anggota Fraksi PSI, William Aditya Sarana, melalui keterangan tertulisnya, Senin 28 Oktober 2019.

Pernah mendesaknya untuk dokumen plafon anggaran 2020 sebelum pembahasan dimulai di Badan Anggaran, PSI kini menyoroti transparansi data serapan anggaran. Fraksi baru yang digawangi anak-anak muda di DPRD DKI ini meminta untuk setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di DKI Jakarta selama lima tahun terakhir.

Tujuannya, kata William, "Agar semua bisa mengetahui apakah Pemprov DKI sudah bekerja sesuai target atau tidak."

PSI juga bakal meminta transparansi daftar aset daerah. Transparansi ini disebutkannya bisa membantu masyarakat mengetahui mana aset yang tidak bisa dimiliki atau dibeli karena milik pemerintah.

Tak cukup, PSI juga meminta proposal hibah yang sampai di meja gubernur dan disetujui untuk dicairkan dananya. Khusus soal ini disertai catatan alasannya bahwa selama kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan alokasi dana hibah terus naik.

"Kami perlu melihat proposal tersebut," kata anggota Badan Anggaran DPRD DKI itu.