TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan permasalahan salah memasukkan data dalam rancangan anggaran selalu terjadi setiap tahunnya. Hal itu, menurut dia, karena sistem e-budgeting yang dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini masih menggunakan sistem manual.

"Ini problem muncul setiap tahun, maka yang harus dikoreksi itu sistemnya," ujar Anies di Balai Kota Jakarta Pusat, Rabu 30 Oktober 2019.

Kesalahan itu terjadi kata Anies karena penginputan data hingga verifikasi data dilakukan manual, sedangkan ada puluhan ribu kegiatan dengan turunan komponen yang lebih banyak harus diinput dan diverifikasi dalam rancangan anggaran.

Anies menilai potensi kesalahan dalam menginput hingga mengverifikasi data dengan jumlah yang besar tersebut pun sangat besar.

"Mengandalkan manual untuk mengkoreksi dengan jumlah sebesar ini dimana pun potensi lolosnya tinggi," ujarnya.

Menurut Anies butuh sistem yang lebih canggih yang bisa membantu penginputan data hingga verifikasi rancangan anggaran. Sehingga, kata dia, saat ada data yang tidak sesuai dengan perhitungan sistem dengan otomatis akan menolak data tersebut.

Sebelumnya Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), William Aditya Sarana, menemukan banyak kejanggalan dalam rancangan di laman APBD DKI Jakarta. Dia menyoroti anggaran pembelian lem aibon sebesar Rp 128 miliar, pembelian ballpoint sebesar Rp 84 miliar hingga pembelian komputer, server dan perangkat penyimpan data pintar (smart storage).

Anies pun mengakui adanya kejanggalan dalam rancangan APBD DKI Jakarta 2020. Dia pun mengaku telah melakukan evaluasi secara internal temuan-temuan tersebut.