TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menilai pernyataan Gubenur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengeluhkan sistem e-budgeting yang dibuat era Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terkait munculnya anggaran-anggaran janggal dalam rancangan APBD 2020 tidak etis.

"Iya, enggak etislah, enggak eloklah," ujar Gembong saat dihubungi, Kamis, 31 Oktober 2019.

Gembong menyatakan Anies seharusnya memerintahkan jajarannya untuk mengikuti prosedur yang telah berlaku untuk mencegah munculnya anggaran dengan nilai janggal ke sistem e-budgeting. "Publik mengharapkan ini terbuka dari awal pembahasan sampai berjalan di pembahasan di DPRD," ujarnya.

Anies mengeluhkan sistem e-budgeting yang masih lemah karena tetap dikerjakan secara manual oleh pegawai DKI dalam proses input dan verifikasi data. Hal tersebut tak menutup kemungkinan akan ada anggaran janggal yang bisa lolos.

Menurut Anies, ia harus menggunakan sistem tersebut karena warinsan dari gubernur sebelumnya. Sehingga, kata dia, permasalahan anggaran dengan nilai janggal tersebut terjadi dari tahun ke tahun.

"Kan ditemuin juga di era-era sebelumnya, selalu seperti ini, saya tidak akan meninggalkan ini ke gubernur sesudahnya, karena saya menerima warisan sistem ini," ujar Anies saat ditemui di Balai Kota DKI, Rabu, 30 Oktober 2019.