TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyebut sistem penganggaran secara elektronik (e-budgeting) DKI berjalan baik apabila tak ada niatan dari pihak yang memasukkan data untuk menggelembungkan anggaran. Ahok mengomentari pernyataan Gubernur DKI Anies Baswedan ihwal lemahnya sistem e-budgeting.

"Sistem itu berjalan baik jika yang input datanya tidak ada niat mark-up apalagi maling," cuit Ahok di akun Twitter-nya, @basuki_btp, Kamis, 31 Oktober 2019.

Ahok kemudian menyinggung soal korupsi dan transparansi. Menurut dia, mencegah korupsi hanya dapat dilakukan dengan transparan. "Untuk mencegah korupsi hanya ada satu kata: transparansi," ucap dia.

Sebelumnya, Anies menyatakan munculnya sejumlah anggaran dengan angka yang janggal dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara atau KUA PPAS APBD 2020 karena sitem e-budgeting yang masih lemah.

Anies pun mengaku harus menggunakan sistem tersebut karena warisan dari gubernur sebelumnya. Sehingga, kata dia, permasalahan anggaran dengan nilai janggal tersebut terjadi dari tahun ke tahun.

"Kan ditemuin juga di era-era sebelumnya, selalu seperti ini. Saya tidak akan meninggalkan ini ke gubernur sesudahnya, karena saya menerima warisan sistem ini," kata Anies saat ditemui di Balai Kota DKI, Jakara Pusat, Rabu, 30 Oktober 2019.

Anies tak menyebut secara gamblang gubernur yang dimaksudnya. Namun, sistem e-budgeting DKI mulai diterapkan di era kepemimpinan Ahok.

Pembahasan e-budgeting ini mulai muncul lantaran rencana plafon anggaran DKI 2020 mendapat sorotan karena ada sejumlah komponen yang dinilai janggal. Misalnya, anggaran pembelian lem aibon senilai Rp 82,8 miliar dan pulpen senilai Rp 123 miliar. Temuan tersebut diungkapkan oleh anggota DPRD dari Fraksi PSI William Aditya Sarana.

Mengenai persoalan itu, Anies membenarkan memang data sejumlah kegiatan dalam rancangan KUA PPAS 2020 dengan nilai anggaran yang janggal. Dia mangaku sudah merivew secara internal temuan-temuan tersebut.

Anies Baswedan memisalkan salah satu item anggaran dengan nilai aneh yang ditemukan di rancangan KUA PPAS 2020 adalah belanja bolpen rotring Rp 35 miliar bahkan pengadaan alat tulis kantor senilai Rp 1,6 triliun.