Sistem E-Budgeting Disalahkan, PSI : Pola Berpikir Anies Salah

Reporter

Taufiq Siddiq

Editor

Febriyan

Kamis, 31 Oktober 2019 15:10 WIB

Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia (DPW PSI) DKI Jakarta saat konferensi pers mengenai proses pemilihan calon Wakil Gubernur DKI di kantor DPP PSI, Jalan K.H. Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Kamis 4 Juli 2019. TEMPO/Lani Diana

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Idris Ahmad mengkritisi pernyataan Gubenur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menyalahkan sistem perencanaan anggaran secara elektronik (e-budgeting) yang dimiliki DKI Jakarta terkait munculnya anggaran-anggaran janggal dalam rancangan APBD DKI 2020. Menurut PSI, kejanggalan tak akan muncul jika ada pengawasan yang ketat.

"Menurut kami itu pola pikir yang salah menyalahkan sistem dengan munculnya anggaran-anggaran janggal," ujar Idris saat ditemui di DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis 31 Oktober 2019.

Idris menilai berpendapat munculnya anggaran yang janggal seperti pengadaan lem aibon Rp 82 miliar atau belanja ballpoin Rp 124 miliar karena pengawasan yang lemah dari Gubernur Anies Baswedan.

Menurut Idris jika Anies melakukan pengawasan yang lebih ketat kepada jajarannya maka anggaran-anggaran janggal tersebut tidak akan muncul. Sehingga kata dia, yang salah bukanlah sistemnya.

Idris menilai sistem E Budgeting DKI saat ini sudah bagus bahkan dicontoh oleh daerah lain. "Sistem ini sudah mempermudah kalau masih ada yang muncul anggaran anggaran yang muncul karena human eror bukan sistemnya," ujarnya.

Sebelumnya Anies mengeluhkan sistem E Budgeting yang masih lemah, dia mengaku harus menggunakan sistem tersebut karena warinsan dari gubernur sebelumnya. Sehingga lanjut dia permasalahan anggaran dengan nilai janggal tersebut terjadi dari tahun ke tahun.

"Kan ditemuin juga di era-era sebelumnya, selalu seperti ini, saya tidak akan meninggalkan ini ke gubernur sesudahnya, karena saya menerima warisan sistem ini," ujar Anies saat ditemui di Balai Kota Jakara Pusat, Rabu 30 Oktober 2019.

Menurut Anies sistem E Budgeting saat ini masih memiliki kelemahan karena masih bersifat manual saat peninputan hingga verifikasi data. Akibatnya kata dia, jumlah kegiatan yang mencapai puluhan ribu tersebut tidak tutup kemungkinan anggaran janggal bisa lolos.

Anies Baswedan mengaku sudah menyiapkan rancangan sistem penganggaran yang lebih lengkap agar bisa memverifikasi data secara otomotis.

"Jadi bisa dibuat algoritmanya jadi saat data yang diinput tidak sesuai dengan perhitungan akan ditolak oleh sistem," ujarnya.

Berita terkait

25 DPD PSI di Jawa Tengah Layangkan Mosi Tidak Percaya, Desak DPP Copot Ketua DPW

5 jam lalu

25 DPD PSI di Jawa Tengah Layangkan Mosi Tidak Percaya, Desak DPP Copot Ketua DPW

25 DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dari sejumlah kota/kabupaten di Jawa Tengah melayangkan mosi tidak percaya terhadap DPW PSI Jawa Tengah

Baca Selengkapnya

Pilres 2024 Usai, Anies: Belum Ada Rencana Buat Ormas, Apalagi Partai Politik

10 jam lalu

Pilres 2024 Usai, Anies: Belum Ada Rencana Buat Ormas, Apalagi Partai Politik

Anies Baswedan mengatakan belum ada rencana untuk membuat ormas, apalagi partai politik pasca kalah di pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Begini Jawaban Anies saat Ditanya Kemungkinan Merapat ke Kubu Prabowo

10 jam lalu

Begini Jawaban Anies saat Ditanya Kemungkinan Merapat ke Kubu Prabowo

Anies Baswedan menanggapi soal kemungkinan dirinya bergabung dengan kubu Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Timnas AMIN Resmi Bubar, Anies: Bukan Mengakhiri Perjuangan

11 jam lalu

Timnas AMIN Resmi Bubar, Anies: Bukan Mengakhiri Perjuangan

Timnas AMIN resmi bubar pada hari ini. Menurut Anies Baswedan, pembubaran ini bukan berarti mengakhiri perjuangan.

Baca Selengkapnya

Surya Paloh Tak Hadiri Silaturahmi Timnas AMIN di Kediaman Anies Baswedan

11 jam lalu

Surya Paloh Tak Hadiri Silaturahmi Timnas AMIN di Kediaman Anies Baswedan

Ketum NasDem Surya Paloh tak menghadiri acara silaturahmi Timnas AMIN di kediaman Anies Baswedan.

Baca Selengkapnya

PDIP Minta Suara PSI di Papua Tengah Jadi Nol, Hakim Guntur Hamzah: Tunjukkan Buktinya

1 hari lalu

PDIP Minta Suara PSI di Papua Tengah Jadi Nol, Hakim Guntur Hamzah: Tunjukkan Buktinya

Hakim MK Guntur Hamzah menyoroti petitum atau permohonan PDIP yang ingin menjadikan perolehan suara PSI di DPRD Provinsi Papua Tengah menjadi nol.

Baca Selengkapnya

PDIP Minta Perolehan Suara PSI dan Demokrat di DPRD Papua Tengah Dinihilkan

1 hari lalu

PDIP Minta Perolehan Suara PSI dan Demokrat di DPRD Papua Tengah Dinihilkan

PDIP meminta kepada MK agar perolehan suara PSI dan Partai Demokrat dalam pemilihan DPRD Provinsi Papua Tengah dijadikan nol.

Baca Selengkapnya

Jawaban Anies Baswedan dan Ganjar Soal Kemungkinan Bergabung dalam Kabinet Prabowo-Gibran

1 hari lalu

Jawaban Anies Baswedan dan Ganjar Soal Kemungkinan Bergabung dalam Kabinet Prabowo-Gibran

Setelah putusan MK yang menolak keputusan kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, akankah mereka kemudian gabung di kabinet Prabowo-Gibran?

Baca Selengkapnya

Pakar Sebut Ahok Masih Berminat Maju di Pilkada Jakarta, Apa Alasannya?

1 hari lalu

Pakar Sebut Ahok Masih Berminat Maju di Pilkada Jakarta, Apa Alasannya?

Ahok akan bersaing dengan sejumlah nama populer dalam Pilkada Jakarta 2024.

Baca Selengkapnya

MK Tukar Posisi Anwar Usman di Pleno jika PSI Jadi Pihak Terkait PHPU Pileg

1 hari lalu

MK Tukar Posisi Anwar Usman di Pleno jika PSI Jadi Pihak Terkait PHPU Pileg

MK akan mengganti Anwar Usman dengan hakim konstitusi lain apabila ada panel sengketa pemilu yang berkaitan dengan PSI

Baca Selengkapnya