Sistem E-Budgeting Disalahkan, PSI : Pola Berpikir Anies Salah
Reporter
Taufiq Siddiq
Editor
Febriyan
Kamis, 31 Oktober 2019 15:10 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Idris Ahmad mengkritisi pernyataan Gubenur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menyalahkan sistem perencanaan anggaran secara elektronik (e-budgeting) yang dimiliki DKI Jakarta terkait munculnya anggaran-anggaran janggal dalam rancangan APBD DKI 2020. Menurut PSI, kejanggalan tak akan muncul jika ada pengawasan yang ketat.
"Menurut kami itu pola pikir yang salah menyalahkan sistem dengan munculnya anggaran-anggaran janggal," ujar Idris saat ditemui di DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis 31 Oktober 2019.
Idris menilai berpendapat munculnya anggaran yang janggal seperti pengadaan lem aibon Rp 82 miliar atau belanja ballpoin Rp 124 miliar karena pengawasan yang lemah dari Gubernur Anies Baswedan.
Menurut Idris jika Anies melakukan pengawasan yang lebih ketat kepada jajarannya maka anggaran-anggaran janggal tersebut tidak akan muncul. Sehingga kata dia, yang salah bukanlah sistemnya.
Idris menilai sistem E Budgeting DKI saat ini sudah bagus bahkan dicontoh oleh daerah lain. "Sistem ini sudah mempermudah kalau masih ada yang muncul anggaran anggaran yang muncul karena human eror bukan sistemnya," ujarnya.
Sebelumnya Anies mengeluhkan sistem E Budgeting yang masih lemah, dia mengaku harus menggunakan sistem tersebut karena warinsan dari gubernur sebelumnya. Sehingga lanjut dia permasalahan anggaran dengan nilai janggal tersebut terjadi dari tahun ke tahun.
"Kan ditemuin juga di era-era sebelumnya, selalu seperti ini, saya tidak akan meninggalkan ini ke gubernur sesudahnya, karena saya menerima warisan sistem ini," ujar Anies saat ditemui di Balai Kota Jakara Pusat, Rabu 30 Oktober 2019.
Menurut Anies sistem E Budgeting saat ini masih memiliki kelemahan karena masih bersifat manual saat peninputan hingga verifikasi data. Akibatnya kata dia, jumlah kegiatan yang mencapai puluhan ribu tersebut tidak tutup kemungkinan anggaran janggal bisa lolos.
Anies Baswedan mengaku sudah menyiapkan rancangan sistem penganggaran yang lebih lengkap agar bisa memverifikasi data secara otomotis.
"Jadi bisa dibuat algoritmanya jadi saat data yang diinput tidak sesuai dengan perhitungan akan ditolak oleh sistem," ujarnya.