Dikritik Gerinda Ungkap Anggaran Aneh, William PSI Bilang Begini

Reporter

Imam Hamdi

Editor

Dwi Arjanto

Jumat, 1 November 2019 06:44 WIB

Suasana Rapat Badan Anggaran DPRD DKI di Gedung DPRD, Kebon Sirih, Jakarta Pusat pada Kamis, 13 September 2018. Tempo/Zara Amelia

TEMPO.CO, Jakarta -Anggota DPRD Fraksi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI DKI Jakarta William Aditya Sarana menganggap kritik dari anggota Fraksi Gerindra Inggard Johnson kepadanya sebagai nasihat.

"Saya menerima nasihat beliau dan kritikan beliau karena beliau senior saya. Saya terima saja kritikan beliau," kata William PSI di DPRD DKI, Kamis, 31 Oktober 2019.

Sebelumnya, anggota DPRD DKI dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), William Aditya Sarana, mendapat teguran dari Wakil Ketua Komisi A Inggard Joshua karena langsung mengungkap anggaran janggal di APBD DKI 2020, tanpa pembahasan bersama legislator lain dan eksekutif.

"Sebagai anggota dewan kita perlu punya rasa harga diri dan punya tata krama dalam rangka menyampaikan aspirasi," kata anggota Fraksi Gerindra DKI itu dalam rapat Komisi A bersama SKPD di DPRD, Kamis 31 Oktober 2019.

William mengatakan tindakan yang dilakukan tidak melanggar hukum. Sebab, sejak awal dirinya telah meminta Pemerintah Provinsi DKI untuk mengunggah rancangan plafon anggaran tahun depan ke situs apbd.jakarta.go.id, tapi tidak direspon.

Bahkan, partainya telah secara resmi mengirim surat ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI agar dokumen perencanaan anggaran tersebut diunggah ke publik agar masyarakat bisa ikut mengawasi. "Saya mendorong eksekutif mengupload dokumen APBD 2020 ke website."

William bingung dengan pihak yang mempermasalahkan sikapnya. Sebab, pada kepemimpinan gubernur sebelumnya dokumen KUA-PPAS, langsung diunggah sebelum ada pembahasan dengan dewan.

"Gak ada salahnya dan gubernur sebelumnya juga gitu. Pada saat tahap pembahasan sudah ada di website," ujarnya. "Kami kebingungan, apa yang kami mau sebenarnya sudah pernah dilakukan (untuk transparansi anggaran)."

Inggard menilai William seharusnya tak boleh berkoar-koar kepada masyarakat sebelum anggaran tersebut dibahas oleh DPR bersama pemerintah. "Aspirasi itu boleh keluar setelah kita melakukan pembahasan jangan sampai artinya kita belum melakukan pembahasan sudah ramai di koran," ujarnya.

Inggard berharap setiap dewan bisa menyampaikan aspirasi mereka di dalam forum yang disediakan dan terbuka untuk publik. Sebab, pembahasan rencana plafon anggaran 2020 sudah dijadwalkan antara legislatif dan eksekutif.

"Kita mau berantem ya berantem di ruangan ini jangan berantem di luar. Khususnya pada saudara William. William ini kan baru," ujarnya.

Ia tidak melarang William untuk berbicara kepada media soal dugaan adanya kejanggalan dalam rencana plafon anggaran APBD DKI 2020 itu. Menurut Inggard, William mesti menjaga etika dalam proses pembahasan draf KUA-PPAS yang baru disampaikan eksekutif kepada legislatif.

"Ketika ada pertanyaan tolong dicatat, dicatat dan kami bahas nanti. Artinya jangan sampai ada prasangka buruk. Anda kan baru di sini apalagi masih muda," ujar Inggard kepada anggota Fraksi PSI DKI tersebut.

Berita terkait

Relawan Daftarkan Kaesang di Pilkada Kota Bekasi, PSI: Murni Aspirasi Warga

5 jam lalu

Relawan Daftarkan Kaesang di Pilkada Kota Bekasi, PSI: Murni Aspirasi Warga

Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalie mengatakan langkah relawan mendaftarkan Kaesang ikut Pilkada Kota Bekasi murni aspirasi masyarakat.

Baca Selengkapnya

Relawan Daftarkan Kaesang Ikut Pilkada Kota Bekasi Lewat PKB

1 hari lalu

Relawan Daftarkan Kaesang Ikut Pilkada Kota Bekasi Lewat PKB

Relawan Nasional Pro Prabowo - Gibran (Pa-Gi) mendorong Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep maju dalam pemilihan Kepala Daerah Kota Bekasi 2024.

Baca Selengkapnya

Akui Jalin Komunikasi Dengan PDIP, Khofifah: Relatif, Belum Pasti Mendukung

1 hari lalu

Akui Jalin Komunikasi Dengan PDIP, Khofifah: Relatif, Belum Pasti Mendukung

Khofifah menaakui menjalin komunikasi dengan PDIP. Namun ia mengatakan, belum pasti partai itu memberikan rekomendasi dukungan.

Baca Selengkapnya

PSI Sebut Nama Jokowi Jadi Rebutan usai Tak Dianggap PDIP

4 hari lalu

PSI Sebut Nama Jokowi Jadi Rebutan usai Tak Dianggap PDIP

Ketua DPP PSI, Andre Vincent Wenas, mengatakan nama Presiden Jokowi menjadi rebutan di luar PDIP. PSI pun mengklaim partainya adalah partai Jokowi.

Baca Selengkapnya

PSI Tuding Suaranya di Dapil Nias Selatan 5 untuk Kursi DPRD Berpindah ke Gerindra

5 hari lalu

PSI Tuding Suaranya di Dapil Nias Selatan 5 untuk Kursi DPRD Berpindah ke Gerindra

PSI menduga suara partainya dalam pemilihan legislatif DPRD Nias Selatan, Sumatera Utara berpindah ke Partai Gerindra.

Baca Selengkapnya

Kaesang Sebut Ayahnya Bakal Bantu Kampanye di Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI Lah

5 hari lalu

Kaesang Sebut Ayahnya Bakal Bantu Kampanye di Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI Lah

Presiden Joko Widodo alias Jokowi buka suara soal dirinya yang disebut akan membantu Partai Solidarits Indonesia (PSI) kampanye untuk Pilkada.

Baca Selengkapnya

Respons Ketua DPW PSI Jawa Tengah soal Mosi Tidak Percaya dari 25 DPD

6 hari lalu

Respons Ketua DPW PSI Jawa Tengah soal Mosi Tidak Percaya dari 25 DPD

Disebutkan 25 DPD PSI di Jawa Tengah melayangkan mosi tidak percaya kepada DPW PSI Jawa Tengah. Begini respons ketua DPW PSI.

Baca Selengkapnya

25 DPD PSI di Jawa Tengah Layangkan Mosi Tidak Percaya, Desak DPP Copot Ketua DPW

6 hari lalu

25 DPD PSI di Jawa Tengah Layangkan Mosi Tidak Percaya, Desak DPP Copot Ketua DPW

25 DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dari sejumlah kota/kabupaten di Jawa Tengah melayangkan mosi tidak percaya terhadap DPW PSI Jawa Tengah

Baca Selengkapnya

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

8 hari lalu

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

Heru Budi Hartono meyakini pengesahan UU DKJ adalah yang terbaik untuk Jakarta.

Baca Selengkapnya

PDIP Minta Suara PSI di Papua Tengah Jadi Nol, Hakim Guntur Hamzah: Tunjukkan Buktinya

8 hari lalu

PDIP Minta Suara PSI di Papua Tengah Jadi Nol, Hakim Guntur Hamzah: Tunjukkan Buktinya

Hakim MK Guntur Hamzah menyoroti petitum atau permohonan PDIP yang ingin menjadikan perolehan suara PSI di DPRD Provinsi Papua Tengah menjadi nol.

Baca Selengkapnya