TEMPO.CO, Jakarta - Polemik soal anggaran janggal dalam rancangan APBD DKI 2020 tak selesai dengan anggaran lem aibon dan ballpoint. Kini DPRD DKI Jakarta mempertanyakan anggaran konsultan penataan Rukun Warga (RW) kumuh.

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, menyatakan dalam rancangan APBD 2020, Pemprov DKI Jakarta mengusulkan anggaran konsultan sebesar Rp 556 juta per RW. Anggaran dengan nama kegiatan Community Action Plan (CAP) itu dinilai terlalu besar jika hanya untuk jasa konsultan per RW.

"Satu RW itu Rp556 juta? Kalau 200 RW itu butuh berapa coba? Tidak bisa kerja sama dengan kampus atau sebagainya?," ujar Yuke seperti dilansir laman Antara.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut menjabarkan, anggaran sebesar itu terbagi dua, yaitu biaya langsung untuk personel Rp 475,8 juta dan biaya langsung non personel Rp29,7 juta.

Biaya langsung personel itu terdiri atas tenaga ahli, fasilitator, surveyor dan sebagainya. Sedangkan biaya langsung tidak personel, yaitu laporan teknis detail engineering design (DED), pelaksanaan sosialisasi dan focus group discusion (FGD).

Menurut Yuke, Komisi D DPRD DKI Jakarta terkejut melihat dan mendengarkan usulan Dinas Perumahan DKI Jakarta tersebut. Meskipun rancangan APBD DKI tersebut masih bersifat sementara, Menurut Yuke, anggaran CAP yang fungsinya hanya sebagai konsultan dalam penataan kampung kumuh itu terlalu mahal.

Yuke mengatakan dirinya tidak melihat adanya penataan kampung kumuh selama dua tahun Anies Baswedan menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Kendati demikian, dia menyatakan setuju dengan penataan kampung kumuh, namun terkait anggaran harus ada evaluasi.

"Kami akan meminta penjelasan soal ini secara detil dalam pembahasan teknis nanti. Tapi kami harus menegaskan bahwa kami meminta agar Dinas Perumahan segera mewujudkan penataan kampung kumuh," katanya.

Ketua Kordinator Komisi D yang juga Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik mengatakan akan meminta penjelasan Dinas Perumahan terkait penataan kampung kumuh, khususnya anggaran CAP yang hanya berfungsi sebagai konsultan.

"Konsultan itu rumus biayanya dua persen dari total pelaksanaan kegiatan. Kalau hampir Rp600 juta itu, berapa usulan pembangunannya?," tuturnya.

Pemprov DKI Jakarta memang mencanangkan menata 200 RW kumuh selama lima tahun dari 2017 hingga 2022. Beberapa diantaranya adalah penataan Kampung Akuarium dan Bukit Duri. Kedua kampung ini sejak awal sudah dicanangkan untuk ditata namun hingga saat ini belum juga terealisasi.

Menurut data Urban Poor Consorsium, Pemprov DKI Jakarta bahkan suah melakukan program CAP di 21 kampung kumuh. Namun hanya satu kelurahan yang berhasil dieksekusi penataannya.

"Soal penataan kampung waktu itu sudah dilakukan comunication action plan. Tapi ternyata hasilnya belum ada yang bisa dilaksanakan," kata Koordinator Advokasi UPC, Gugun Muhammad, beberapa waktu lalu. "Hanya ada satu kelurahan yang bisa dieksekusi. Itu di Kelurahan Ancol."

Gugun sempat menyatakan bahwa penataan kampung kumuh selama ini terhambat soal aturan. Pemprov DKI Jakarta pun dinilai tak berhasil mencari solusi dari masalah ini dan cenderung menyerah.