TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta Achmad Nawawi menilai tindakan yang dilakukan William PSI membongkar anggaran janggal DKI sebenarnya baik. Namun, mengingat William Aditya Sarana telah menjadi legislator semestinya anggota DPRD DKI termuda itu menggunakan ruang yang dimilikinya untuk mempertanyakan langsung ke eksekutif.

"Sebab posisi William di legislatif setara dengan gubernur di eksekutif. Jadi bisa bertanya langsung sebenarnya," ujar Nawawi di gedung DPRD DKI, Selasa 4 November 2019.

Selain itu, kata dia, anggota dewan mempunyai ruang untuk membahas langsung temuan mereka di rapat komisi. Sebab, anggaran janggal dokumen KUA-PPAS tersebut merupakan yang belum tetap.

"Jadi masih belum matang karena anggaran masih dalam pembahasan," ujarnya. "Saya menyadari semangatnya (William). Dia masih muda dan semangatnya bagus."

Kasus dugaan pelanggaran etika anggota Fraksi PSI DKI William Aditya Sarana adalah kasus pertama yang akan ditangani Badan Kehormatan DPRD DKI sejak dilantik.

"Ini yang pertama laporan etik pelanggaran dewan ke kami. Laporan memang bisa langsung dari masyarakat maupun anggota dewan sendiri," kata Nawawi.

Nawawi mengatakan nantinya BK bakal memberikan rekomendasi ada atau tidaknya pelanggaran etika yang dilakukan William PSI. BK, kata dia, tidak bisa menyatakan langsung ada atau tidak kesalahan orang yang dilaporin. "Keputusannya nanti di pimpinan. Jadi BK kewenangannya hanya sampai memberikan rekomendasi hasil rapat bersama anggota atas laporan ini," ucapnya.