TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohammad Taufik memprotes Dinas Sumber Daya Air yang tidak mengajukan anggaran naturalisasi Waduk Pondok Ranggon di Jakarta Timur, untuk tahun 2020. Menurut Taufik, pemerintah membiarkan pembangunan waduk di dekat rumahnya itu mangkrak selama empat tahun.

"Bapak enggak cantumkan anggaran untuk Waduk Pondok Ranggon. Kenapa itu. Apa argumennya Pondok Ranggon yang sudah mangkrak empat tahun," kata Taufik dalam rapat rancangan plafon anggaran 2020 antara Komisi D dengan Dinas SDA di DPRD DKI, Selasa, 5 November 2019.

Dalam rapat tersebut Dinas SDA membenarkan bahwa pembangunan Waduk Pondok Ranggon dihentikan karena akses alat berat tidak bisa masuk ke wilayah tersebut. Untuk melanjutkan naturalisasi Waduk Pondok Ranggon pemerintah perlu membebaskan lahan di sana agar alat berat bisa masuk.

Menurut Taufik, mandeknya program naturalisasi dan normalisasi Waduk Pondok Ranggon karena pemerintah tidak matang merencanakan pembangunannya. Sebabnya, dari awal pemerintah tidak membuka akses jalan untuk masuk ke waduk tersebut. "Itu salah siapa. Anda bikin waduk kayak bikin empang."

Kata Taufik, jika tidak ada pembebasan lahan untuk akses jalan naturalisasi dan normalisasi bakal sulit dilakukan. "Nggak ada jalan masuk ekskavator, mau pakai cangkul? 15 tahun baru kelar."

Kepala Dinas SDA DKI Juaini mengatakan pemerintah telah berencana membebaskan lahan untuk akses jalan di Waduk Pondok Ranggon tahun ini. Namun, rencana tersebut dibatalkan karena ada defisit anggaran. "Jadi pembebasan lahan di sana terkena penyesuaian anggaran tahun ini yang dikurangi. Tahun depan dianggarkan kembali."