TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana menyatakan siap mempertaruhkan jabatannya sebagai anggota dewan. William mengungkap sejumlah rencana anggaran DKI 2020 yang janggal dan sukses membuat sebagian dihapus lagi.

Belakangan dia diadukan dan dipanggil ke Badan Kehormatan DPRD DKI untuk tuduhan pelanggaran etika. Itu sebabnya pemuda berusia 23 tahun ini menyatakan siap mempertaruhkan jabatannya yang belum juga berumur jagung.

"Benar, saya sudah dilaporkan ke badan kehormatan. Saya sudah terima suratnya juga," katanya, Selasa 5 November 2019. Dia menambahkan, "Jadi saya siap mempertaruhkan jabatan juga untuk transparansi anggaran."

Fraksi PSI DPRD DKI mendapatkan beberapa papan ucapan yang berisi dukungan setelah membuka anggaran janggal DKI, Senin 4 November 2019. TEMPO/Taufiq Siddiq

William mengatakan akan mengikuti proses di Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI dengan sebaik-baiknya. Selebihnya dia mengungkap keyakinannya bahwa anggota DPRD lainnya punya semangat yang sama dalam menyisir anggaran.

William Aditya Sarana telah menyoroti sejumlah rencana anggaran Pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dia menyisirnya dari Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) 2020.

Anies Baswedan (kiri) dan William Aditya Sarana. Foto: ANTARA (kiri); Facebook.com

William di antaranya mengunggah anggaran Rp82,8 miliar untuk pengadaan lem Aibon di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat dan pengadaan ballpoint sebesar Rp123 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur. Rencana anggaran yang pertama lalu dihapus dan yang kedua dipangkas habis setelah disorot publik.

Selain itu, anggaran janggal Rp121 miliar juga ditemukan untuk pengadaan 7.313 unit komputer di Dinas Pendidikan. Lalu, ada beberapa unit server dan "storage" senilai Rp66 miliar dianggarkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.