TEMPO.CO, Jakarta - Dinas Bina Marga DKI Jakarta akan mempertahankan rencana anggaran revitalisasi trotoar sebesar Rp 1,2 triliun tahun depan. Komisi D DPRD DKI Jakarta sebelumnya menilai anggaran tersebut janggal.

"Kami sudah buat kajian, peta jalannya. Kami kasih di mana, panjang berapa, lebarnya berapa, terus isinya apa saja," kata Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho saat dihubungi Tempo, Rabu, 6 November 2019.

Menurut Hari, revitalisasi dan pembangunan trotoar merupakan konsep utama pengembangan jalanan Jakarta dengan pejalan kaki menjadi prioritasnya yang menjadi fokus DKI. "Kan sudah jelas bahwasanya konsep ke depan itu memang untuk membuat nyaman dan aman pejalan kaki dalam menuju transportasi antarmoda, baik itu yang mau ke MRT, BRT, maupun ke lainnya. Artinya, ke depan itu dinomorsatukan pejalan kaki, baru pesepeda, angkutan umum, keempatnya baru angkutan pribadi. Pola pikirnya diubah," ujarnya.

Tahun ini, Dinas Bina Marga melakukan revitalisasi sekitar 67 kilometer. Sedangkan pada 2020, mereka akan melakukan revitalisasi sekitar 100 kilometer. "Sudah ada ruas jalannya. (Rencananya) di Jalan M.T. Haryono, Gatot Subroto, Rasuna Said, Jalan Kartini, banyak, ada 25—35 kajian," kata Hari.

Hari pun akan menjelaskan konsep revitalisasi trotoar kepada Komisi D. Ia pun menegaskan bahwa rencana anggaran Rp 1,2 triliun sudah sesuai dengan kebutuhan. "Kajian lengkap akan kami sampaikan. Jadi, kami tidak serta-merta ngawur, peta jalan ada, kajiannya ada baru kami sampaikan," kata dia.

Pembahasan anggaran revitalisasi trotoar di DKI Jakarta pada 2020 yang diusulkan oleh Dinas Bina Marga DKI Jakarta sebesar Rp 1,2 triliun, ditunda oleh Komisi D DPRD DKI Jakarta untuk kemudian diperjelas. "Penjelasan menurut kami ini belum pas. Kami minta Senin," kata Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah di Jakarta, Rabu.

Walau pihaknya belum mendetailkan secara teknis berapa panjang revitalisasi trotoar karena pembahasan baru pada dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) pada tahun anggaran 2020, Komisi D sepakat untuk menunda anggaran itu berbekal aduan warga. "Belum ke teknis berapa kilo karena terpecah-pecah. Kemarin masih berbicara, mengapa harganya terlalu tinggi? Ini 'kan bikin macet, warga bicara sejak ada trotoar dibangun, kota macet luar biasa. Itu yang masih pembahasan, makanya kami masih tunda," ucap politikus PDI Perjuangan tersebut.