Hari Pahlawan, KPU Bogor Beri Santunan Petugas Pemilu Meninggal

Senin, 11 November 2019 01:18 WIB

Pekerja mengangkat logistik Pemilu 2019 di Gudang KPU Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat 12 April 2019. KPU Kabupaten Bogor mulai mendistribusikan logistik Pemilu 2019 untuk 40 kecamatan se-Kabupaten Bogor dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) terbanyak se-Indonesia yaitu 3.494.743 pemilih. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah

TEMPO.CO, Sukaraja - Bertepatan dengan Hari Pahlawan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bogor memberi santunan kepada keluarga Heru, petugas Pemilu 2019 yang meninggal usai bertugas. Heru adalah anggota Linmas Kampung Pasir Bagade RT 02/07, Desa Nagrak, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor.

Ketua KPU Kabupaten Bogor, Ummi Wahyuni menjelaskan bahwa Heru dianggap sebagai pejuang demokrasi, sehingga keluarganya mendapatkan santunan pada momen peringatan Hari Pahlawan pada 10 November.

"Sebanyak 28 petugas pemilu yang gugur di Kabupaten Bogor adalah pejuang demokrasi, sehingga kami berikan saat Hari Pahlawan, karena ini momen yang tepat," kata Ummi, Minggu siang.

Komisioner Divisi Sosialisasi, Partisipasi Masyarakat, Pendidikan Pemilih dan Sumber Daya Manusia (SDM) KPU Kabupaten Bogor Herry Setiawan mengungkapkan bahwa almarhum Heru merupakan anggota Linmas saat pelaksanaan Pemilu 2019 bertugas di TPS 31 Desa Nagrak.

"Pak Heru ini meninggal lima hari setelah pencoblosan dan sebelumnya sempat dirawat di RSUD Ciawi sejak sehari setelah pencoblosan. Beliau meninggal pada usia 55 tahun," ujarnya lagi.

Pada hari Pahlawan, keluarga Heru mendapatkan santunan Rp 50 juta dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui KPU Jabar. Santunan dari KPU RI Rp 36 juta, dari Pemerintah Kabupaten Bogor senilai Rp30 juta, serta dari Bupati Bogor Ade Yasin Rp5 juta. "Kami dari KPU Kabupaten Bogor hanya memfasilitasi saja. Uang santunannya ditransfer langsung ke rekening ahli warisnya," kata Ummi.


Berita terkait

KPU Siap Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Besok, Ini yang Dilakukan

4 jam lalu

KPU Siap Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Besok, Ini yang Dilakukan

KPU klaim siap menghadapi persidangan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang akan dimulai besok, Senin, 28 April 2024.

Baca Selengkapnya

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

14 jam lalu

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur.

Baca Selengkapnya

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

15 jam lalu

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

PDIP tercantum sebagai pihak penggugat diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP.

Baca Selengkapnya

5 Hal tentang Ganjar Pranowo Setelah Berakhirnya Pilpres 2024 dan Putusan MK

1 hari lalu

5 Hal tentang Ganjar Pranowo Setelah Berakhirnya Pilpres 2024 dan Putusan MK

Ganjar Pranowo menegaskan sikap politiknya untuk tidak bergabung pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Sengketa Pileg Mulai Pekan Depan, KPU Siapkan Ini

2 hari lalu

MK Gelar Sidang Sengketa Pileg Mulai Pekan Depan, KPU Siapkan Ini

Terdapat 16 partai politik yang mendaftarkan diri dalam sengketa Pileg 2024.

Baca Selengkapnya

Partai Buruh Sambut Penetapan KPU, Ucapkan Selamat untuk Prabowo-Gibran

2 hari lalu

Partai Buruh Sambut Penetapan KPU, Ucapkan Selamat untuk Prabowo-Gibran

Said Iqbal berharap Prabowo-Gibran dapat menjalankan tugas-tugas konstitusional dengan baik dalam lima tahun ke depan.

Baca Selengkapnya

Mengenang Aktivis Pro-Demokrasi Tumbu Saraswati Pendiri TPDI, Ini Kiprah Tim Pembela Demokrasi Indonesia

2 hari lalu

Mengenang Aktivis Pro-Demokrasi Tumbu Saraswati Pendiri TPDI, Ini Kiprah Tim Pembela Demokrasi Indonesia

Jasa Tumbu Saraswati dirikan Tim Pembela Demokrasi Indonesia. Simak peran TPDI selama Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

2 hari lalu

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

2 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

Junimart Minta Seleksi Petugas Badan Adhoc Pilkada Dilakukan Terbuka

2 hari lalu

Junimart Minta Seleksi Petugas Badan Adhoc Pilkada Dilakukan Terbuka

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang mengatakan, badan Adhoc Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), harus diseleksi lebih ketat dan terbuka untuk menghindari politik transaksional.

Baca Selengkapnya