TEMPO.CO, Jakarta -Gubernur Anies Baswedan terus meningkatkan gelontoran dana hibah. Dari Rp 1,88 triliun pada tahun lalu, kini jumlahnya menjadi Rp 2,75 triliun, dan naik lagi menjadi Rp 2,84 triliun pada tahun depan. Hal ini tertuang dalam Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2020, yang menyebutkan alokasi dana hibah sebesar Rp 2,84 triliun.

Berdasarkan penelusuran Tempo, dana hibah pada tahun depan diduga bakal diberikan kepada sejumlah ormas yang mendukung pasangan Anies - Sandiaga Uno saat pemilihan gubernur Jakarta 2017. Salah satu ormas yang batal mendapatkan dana hibah karena afiliasi politik ialah Gerakan Nasional Peduli Anti-Narkoba, Tawuran, dan Anarkis atau Gepenta.

Nina Haryati, anggota Gepenta, mengungkapkan pernah mengikuti acara yang digelar oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DKI Jakarta pada 17 Juni lalu. Nina bersama 90-an orang dari berbagai ormas menginap selama tiga hari di Hotel Gerbera, Megamendung, Bogor, Jawa Barat.

Di lokasi, Nina melanjutkan, Kepala Sub-Bidang Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Eliazer Hutapea, memberikan penjelasan tentang dana hibah hingga Rp 1 miliar untuk setiap ormas. Syaratnya, mereka mesti mengajukan proposal yang mendukung program kerja gubernur.

Harapan Nina mendapat dana hibah untuk organisasinya memudar. Sebab, kata Nina, dalam pemaparan itu Eliazer menyatakan pemerintah DKI memprioritaskan mereka yang mendukung Anies-Sandiaga dalam pemilihan gubernur 2017 sebagai penerima dana hibah. Gepenta tidak ikut mendukung pasangan itu. Mereka pun tak masuk daftar ormas penerima hibah dari pemerintah DKI pada 2020, yang salinannya diperoleh Tempo.

Perkumpulan Ustadzah Peduli Negeri tertulis dalam daftar penerima hibah dalam rancangan KUA-PPAS 2020. Nilainya Rp 317,6 juta. Marhamah, bendahara perkumpulan itu, mengakui sebagai pendukung Anies-Sandiaga. Dalam pemilihan presiden, ormas itu juga mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

Nurdiati Akma, Ketua Ustadzah Peduli Negeri, mengajukan proposal dana hibah sejak 2018. Gagal pada percobaan pertama, mereka kembali mengajukan proposal. Pada September lalu, Nurdiati mendapat kabar dari perwakilan pemerintah DKI bahwa organisasinya memperoleh dana hibah. Saat itu, dia juga diberi tahu alasan tak mendapat dana hibah pada 2019. “Istilahnya 1-0-1. Tahun ini dapat, dua tahun kemudian baru bisa dapat lagi.”

Eliazer enggan berkomentar tentang persyaratan mendukung Anies-Sandiaga untuk mendapatkan dana hibah. “Siapa yang mengarahkan ke saya?” kata Eliazer melalui pesan WhatsApp.S

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DKI Jakarta, Taufan Bakri, menampik kabar bahwa lembaganya memberikan hibah dengan syarat mendukung Anies dalam pemilihan gubernur lalu. “Siapa pun bisa mendapatkan dana hibah,” katanya.

Menurut Anies Baswedan, dana hibah secara keseluruhan bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dia membantah royal membagikan dana hibah bagi pendukungnya dalam pemilihan gubernur. “Semua ormas silakan mengajukan. Ada proses seleksinya,” katanya.

HUSSEIN ABRI DONGORAN