TEMPO.CO, Jakarta - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, William Aditya Sarana, memenuhi panggilan Badan Kehormatan Dewan terkait aktifitasnya yang membongkar anggaran janggal rancangan APBD DKI 2020 ke publik. William hadir sekitar pukul 10.20 WIB.

Mengenakan kemeja putih, legislator termuda ibu kota tersebut tak mau banyak berkomentar soal pemeriksaan dirinya. Dia ditemani anggota Badan Kehormatan DPRD DKI dari Fraksi PSI, August Hamonangan.

"Entar ya," ujarnya saat akan memasuki ruang BK DPRD DKI, Selasa 12 November 2019.

Dia terlihat santai dengan menebar senyuman kepada awak media. William juga tak membawa apa pun yang akan dia gunakan untuk membela dirinya di hadapan anggota BK DPRD DKI.

Pemeriksaan terhadap William ini merupakan buntut dari laporan seorang warga bernama Sugiyanto. Pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat Maju Kotanya Bahagia Warganya (Mat Bagan) itu menuding mantan staf Gubernur DKI Jakarta periode sebelumnya, Basuki Tjahja Purnama atau Ahok, tersebut telah melanggar kode etik karena membongkar anggaran janggal rancangan APBD DKI 2020 melalui cuitan di media sosial twitter.

William membongkar anggaran janggal soal pengadaan lem aibon di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat senilai Rp 82 miliar dan pengadaan ballpoint di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Timur senilai Rp 123 miliar. Selain itu ada juga anggaran pengadaan komputer, server, hingga perangkat penyimpan data digital cerdas.

Tak hanya diadukan, William sempat mendapat kritik pedas terutama dari partai pengusung Gubernur Anies Baswedan, Gerindra. Wakil Ketua Fraksi Gerindra, S Andyka, menyentil William karena membongkar anggaran janggal di Dinas Pendidikan yang merupakan rekan kerja Komisi E. Padahal, William merupakan anggota Komisi A DPRD DKI.

"Kalau enggak ikut rapat terus bicaranya di luar, apa itu pantas? Ini yang diteriakin kerjaan Komisi E sementara dia Komisi A," ujar Andyka di DPRD DKI 6 November 2019.

William juga mendapatkan teguran dari Wakil Ketua Komisi A Inggard Joshua yang berasal dari Fraksi Gerindra. Menurut Inggard, William sebaiknya tak berkoar di luar sebelum anggaran tersebut dibahas di DPRD DKI.

Meskipun demikian, dia juga mendapatkan dukungan dari Fraksi PDI Perjuangan. Ketua Fraksi PDI Perjuangan DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan keputusan William mengunggah anggaran janggal rancangan APBD DKI 2020 merupakan bentuk pengawasan dirinya sebagai legislator.